Bandarlampung : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (23/9/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian tersebut membahas perkembangan inflasi nasional serta langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen (year-on-year) dan -0,08 persen (month-to-month). Menurut Mendagri, capaian tersebut berada pada level yang ideal bagi perekonomian nasional.
“Rentang angka 2,5 persen plus minus 1 persen adalah yang paling ideal untuk Indonesia. Angka ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” jelas Tito.
Mendagri juga menyoroti daerah-daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen untuk segera melakukan langkah antisipatif bersama pihak terkait seperti BPS, Bulog, Bank Indonesia, serta asosiasi pengusaha daerah.
“Daerah harus memetakan sumber masalahnya, apakah karena suplai yang kurang atau kenaikan harga oleh kebijakan pemerintah daerah. Misalnya tarif air minum, itu ranahnya pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa pada minggu ketiga September 2025, terdapat 15 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 22 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.
Amalia menjelaskan, komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah daerah adalah daging ayam ras dan cabai merah, yang mengalami fluktuasi harga akibat faktor cuaca dan pasokan.
Pemprov Lampung, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan harga di pasar serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga kestabilan inflasi di daerah.
(Tri Sanjaya)
