JAKARTA — Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menko PM, A. Muhaimin Iskandar, kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam acara Mandaya Awards 2025 yang berlangsung di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Mandaya Awards merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kontribusi daerah, lembaga, dan tokoh yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan nasional. Tahun ini, Pemprov Lampung ditetapkan sebagai salah satu penerima penghargaan untuk kategori Dedikasi dan Kontribusi Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam sambutannya, Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa ukuran pencapaian bukan hanya pada pemberian bantuan sosial, melainkan pada meningkatnya kemandirian dan martabat masyarakat.
“Mandaya adalah simbol pengakuan negara terhadap kiprah nyata pemberdayaan masyarakat. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga cambuk untuk bekerja lebih keras karena tantangan sosial ekonomi ke depan masih kompleks,” ujarnya.
Muhaimin memaparkan kondisi terkini indikator sosial nasional, di antaranya angka kemiskinan 8,47 persen dan ketimpangan sosial yang masih berada pada level gini rasio 0,375. Sementara itu, mayoritas pengangguran berasal dari tenaga kerja terdidik.
Dalam menghadapi situasi tersebut, ia menegaskan perlunya strategi pemberdayaan berkelanjutan. Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai bantalan, namun membangun ekosistem yang menumbuhkan produktivitas masyarakat harus menjadi prioritas.
“Mandaya adalah simbol perubahan paradigma—dari bantuan menjadi pemberdayaan, dari program menjadi gerakan, dari ide menjadi dampak nyata,” tegas Muhaimin.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden agar fasilitas pemerintah tidak dibiarkan mangkrak. Seluruh infrastruktur publik harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi masyarakat di akar rumput.
“UMKM harus menjadi prioritas utama. Pemerintah wajib memberi ruang dan fasilitas strategis agar mereka bisa tumbuh sehat dan bersaing,” tambahnya.
Penghargaan yang diraih Provinsi Lampung menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun model pemberdayaan berbasis desa dan UMKM. Ke depan, capaian ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
(Tri Sanjaya)
