Pemprov Lampung dan BPS Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

BANDAR LAMPUNG : Keberhasilan implementasi Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung tak hanya bergantung pada perencanaan, namun juga pengawasan serta evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG Tahun 2025 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Kamis (20/11).

Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengkalibrasi kebijakan sekaligus memastikan intervensi gizi dan pendidikan tepat sasaran melalui data lapangan yang kredibel serta akuntabel.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menekankan pentingnya integrasi data dan koordinasi antarlembaga dalam memastikan efektivitas MBG. Menurutnya, pemantauan dampak jangka panjang hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi yang solid antara BPS dan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Setiap langkah program harus terukur sehingga dapat dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ahmadriswan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Provinsi Lampung, Ridwan Saifuddin, menegaskan bahwa MBG merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan Generasi Lampung Maju. Evaluasi Monev, kata dia, berfungsi sebagai alat pengaman agar investasi negara menghasilkan dampak nyata seperti penurunan angka stunting dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ridwan juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam menjaga rantai pasok dan stabilitas harga pangan. Monev diperlukan untuk memetakan potensi hambatan ke depan dan menyiapkan langkah antisipatif yang tepat.

Dari unsur akademisi, Ketua Jurusan Agribisnis FP Unila, Teguh Endaryanto, menyampaikan bahwa Monev dalam MBG menjadi sarana memastikan manfaat program lintas sektor dapat diwujudkan secara riil.

“Dari penurunan anemia, peningkatan hasil belajar, hingga efek redistribusi ekonomi bagi rumah tangga miskin, semua harus tervalidasi melalui data yang dihasilkan Monev,” tegas Teguh.

Selain aspek pemenuhan pangan dan gizi, rapat juga menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Penyelia Laboratorium UPTD Lingkungan DLH Lampung, Feri Eriyadi, memaparkan bahwa pengelolaan limbah sisa MBG harus direncanakan dan diawasi dengan baik.

SOP pemilahan sampah, edukasi pengurangan food waste, dan mitigasi risiko lingkungan menjadi bagian integral dari pelaksanaan MBG agar manfaat yang diberikan tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan.

(Tri Sanjaya)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *