Lampung Utara: Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung bersama Anggot Komisi VIII DPR RI melakukan serap aspirasi tokoh agama lembaga sosial keagaaman dan mitra keagaaman sosialisasi regulasi zakat dan wakaf dan program prioritas direktorat pemberdayaan zakat dan Wakaf Provinsi Lampung tahun 2025
Aprozi Alam Anggota Komisi VIII DPR RI menyampaikan Zakat dan Wakaf jika dikelola dengan baik akan membawa kesejahteraan untuk masyarakat dengan baik. Khususnya dalam hal keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selasa (06/05/2025).
“BAZNAS berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya, menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada yang membutuhkan melalui berbagai program” tutur Aprozi Alam.
Pada kesempatan itu Aprozi Alam juga mengatakan sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI Dirinya telah menyalurkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.
Program KIP dan KIS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan tinggi dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, kunjungan Komisi VIII juga menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi antara wakil rakyat dengan konstituennya” ujarnya
“Ada 15.000 orang siswa MIN, MTS dan MAN yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan 24.000 Orang penerima KIS” terangnya
“Dan ada pula bantuan untuk Pondok Pesantren
Bantuan Pembangunan Masjid dan Mushola serta bantuan Alat pertanian dari pemerintah pusat, yang kita bawa untuk masyarakat Lampung Utara” kata Anggota Komisi VIII tersebut.
Kunjungan Komisi VIII ini tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat. Melalui kunjungan ini, anggota Komisi VIII dapat mendengarkan aspirasi masyarakat langsung dan mengetahui kebutuhan mereka secara lebih detail.
Selain itu, Komisi VIII juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka” tukas Aprozi Alam. (Ayi/Alam)
