SERANG : Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan jurnalisme tidak boleh tunduk pada logika algoritma digital. Di tengah banjir informasi dan dominasi media sosial, pers dituntut tetap berpijak pada nurani, akurasi, dan kepentingan publik.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin, 9 Februari 2026. Ia menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf Presiden yang berhalangan hadir karena agenda kenegaraan.
Menurut Cak Imin, masyarakat hari ini bukan sekadar membutuhkan informasi cepat, tetapi informasi yang benar, jujur, dan berdampak. “Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani,” ujarnya.
Ia mengingatkan, Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 80 persen penduduk telah terhubung internet dengan rata-rata konsumsi media sosial hampir tiga jam per hari. Dalam situasi itu, kualitas informasi berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial, ekonomi, hingga persatuan nasional.
Cak Imin menyebut Presiden Prabowo menaruh perhatian serius pada peran strategis pers sebagai penjaga demokrasi dan akal sehat publik. Tanpa sentuhan manusia dan komitmen pada kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah disrupsi digital.
Negara tidak akan membiarkan media berjuang sendirian menghadapi tekanan model bisnis dan ketimpangan ekonomi digital. “Media massa harus memperoleh mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas tetap hidup sebagai suluh demokrasi,” katanya.
Ia juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit (publisher rights) yang telah diterapkan di sejumlah negara.
Di tengah maraknya hoaks dan konten rendah kualitas, Cak Imin meminta pers berfungsi sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan. Pers diharapkan mampu mengawal kebijakan publik dan menjembatani pemahaman masyarakat terhadap program prioritas nasional, mulai dari sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, hingga agenda strategis jangka panjang.
Menutup pidatonya, Cak Imin merumuskan tiga peran utama pers ke depan, sebagai sarana edukasi publik, penjaga etika dan integritas ruang digital, serta pelindung martabat manusia dengan menghindari pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi.
Ia mengajak insan pers, pemerintah, dan masyarakat memperkuat kolaborasi demi membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
(**)
