Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, resmi melantik Ganjar Jationo sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), serta Achmad Saefullah sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada Kamis (26/6/2025) tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3146/VII.4/2025 tanggal 25 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Marindo menyampaikan pesan tegas dari Gubernur agar para pejabat yang dilantik menunjukkan dedikasi tinggi, semangat kerja, dan loyalitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Harapan masyarakat semakin tinggi. Pejabat publik dituntut untuk adaptif dan mampu menemukan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan. Jadilah pemimpin yang inovatif, cerdas, dan pekerja keras,” ujarnya.
Marindo menekankan bahwa pelantikan ini merupakan hasil uji kompetensi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dengan rekomendasi dari Kepala BKN dan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Proses ini, menurutnya, merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi strategi untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah besar dan bentuk kepercayaan dari rakyat. Setiap kebijakan, kata Marindo, harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki saudara berdua, saya yakin kita dapat bersama membangun Pemerintah Provinsi Lampung yang lebih efisien, bersih, dan melayani,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Ganjar Jationo sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, sementara Achmad Saefullah sebelumnya memimpin Diskominfotik Provinsi Lampung. Pergantian posisi ini diharapkan membawa semangat baru dalam pelayanan publik dan akselerasi digitalisasi pemerintahan di Provinsi Lampung. (**)
