Lampung Utara : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Asegaf, yang turun langsung melakukan pengecekan dan pengungkapan dugaan perambahan hutan di Pesisir Barat, termasuk patroli udara menggunakan helikopter beberapa hari lalu.
Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi, M. Yosep Alipio, menilai tindakan Kapolda menjadi alarm penting bahwa ancaman serupa bisa saja terjadi di wilayah Lampung Utara. Atas dasar itu, HMI mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara bersama jajaran Forkopimda agar memperketat pengawasan terhadap kawasan hutan lindung.
“Langkah cepat dan tepat Pak Kapolda Lampung sangat luar biasa. Itu menjadi cerminan bahwa kemungkinan perambahan hutan di Lampura juga bisa terjadi. Jika pengawasan lemah, praktik perusakan hutan pasti menyusul,” ujar Yosep, Selasa (09/12/ 2025).
HMI juga memberikan apresiasi kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atas keberaniannya menyoroti kondisi hutan Lampung Utara pasca rangkaian bencana di sejumlah provinsi tetangga. Yosep menyebut pemberitaan tersebut menjadi “alarm pembangun tidur” bagi seluruh pemangku kepentingan di Lampung Utara.
Ia menegaskan, kerusakan hutan lindung bukan hanya menjadi urusan satu instansi. Penanganannya harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur Forkopimda.
HMI menyampaikan kekhawatiran bahwa kerusakan lingkungan yang masif akan meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor, sebagaimana terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga wilayah lain.
“Kerusakan hutan akan berdampak langsung pada masyarakat, terutama petani dan warga di bantaran sungai serta kaki pegunungan. Jangan menunggu bencana besar terjadi baru kita sibuk rapat koordinasi,” tegas Yosep.
Ia menilai negara melalui Pemkab, Polres, Kejaksaan, dan Kodim sangat dibutuhkan, baik untuk penegakan hukum maupun upaya preventif, termasuk reboisasi. Ia juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersikap tegas dan jujur dalam menjaga kawasan hutan.
“Sinergitas itu harus berjalan sekarang. Dinas Kehutanan jangan sampai menutup mata. Hutan kita tidak boleh gundul dan tidak boleh beralih fungsi tanpa kontrol,” tegasnya.
Karena itu, HMI mendorong Forkopimda segera membentuk tim gabungan atau satgas khusus untuk memastikan pengawasan hutan lindung berjalan efektif.
“HMI siap mengawal, mengedukasi masyarakat, dan melaporkan setiap indikasi pembalakan liar. Menjaga hutan lindung bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya,” pungkas Yosep.
(Ayi)
