BANDAR LAMPUNG : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung menegaskan komitmen memperkuat peran media dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) vokasi agar siap bersaing di kancah internasional. Tekad itu mengemuka dalam Seminar Nasional Kelas Migran Vokasi yang dirangkai dengan Musyawarah Daerah (Musda) IJTI Lampung 2025, Kamis (18/9/2025).
Acara menghadirkan narasumber lintas sektor: Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Dewan Pers, IJTI Nasional, hingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Bambang Irawan menegaskan pemerintah terus menggenjot kualitas SDM vokasi untuk menjawab bonus demografi dan tuntutan pasar kerja global. “Kami ingin memastikan tenaga kerja Indonesia tak hanya terserap di dalam negeri, tetapi juga berdaya saing internasional,” ujarnya.
Perwakilan Ditreskrimum Polda Lampung mengingatkan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sementara BP3MI menekankan kolaborasi pemerintah daerah, media, dan masyarakat sipil agar pekerja migran terlindungi sekaligus kompetitif.
Dari sisi media, IJTI Nasional dan Dewan Pers menyoroti peran vital jurnalis televisi dalam menyajikan informasi edukatif dan menjaga etika, sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah dalam pengawalan kebijakan vokasi dan ketenagakerjaan.
Puncak Musda menandai lahirnya kepemimpinan baru. Andres Afandi resmi terpilih sebagai Ketua IJTI Lampung periode berikutnya. Dalam pidato perdananya, Andres menegaskan IJTI Lampung akan menjadi “rumah besar jurnalis televisi” yang bukan hanya memperjuangkan kesejahteraan anggota, tetapi juga aktif dalam isu-isu strategis pembangunan daerah.
“Jurnalis televisi harus hadir sebagai penyampai informasi sekaligus bagian dari solusi menyiapkan SDM vokasi profesional dan siap bersaing global,” tegas Andres.
Dengan nahkoda baru, IJTI Lampung diharapkan memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan peran jurnalis televisi sebagai pilar demokrasi, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi. (**)
