BANDAR LAMPUNG: Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur di Lampung guna menunjang peran provinsi itu sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat hilirisasi komoditas strategis.
Permintaan tersebut disampaikan Mirza saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI, Kamis (29/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Mirza memaparkan struktur ekonomi Lampung yang masih bertumpu pada sektor komoditas pertanian. Provinsi ini disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi singkong nasional serta 70 persen ekspor kopi Indonesia, selain menjadi produsen utama jagung dan padi.
Namun, menurut dia, dominasi komoditas mentah belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan.
“Masalahnya komoditas ini masih banyak dijual dalam bentuk mentah. Padahal pemerintah pusat telah menetapkan Lampung sebagai wilayah hilirisasi pangan. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk membangun kawasan industri berbasis komoditas,” kata Mirza.
Ia juga menyoroti tekanan besar pada infrastruktur jalan di Lampung. Jalur darat provinsi ini menjadi lintasan utama kendaraan logistik pengangkut hasil bumi dan batu bara dari Sumatera bagian selatan dengan tonase besar, yang kerap mempercepat kerusakan jalan.
Karena itu, pemerintah provinsi mengusulkan penguatan konektivitas antara jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera dengan pelabuhan dan kawasan industri.
Mirza menyebut Lampung memiliki potensi pelabuhan laut dalam yang dapat disandari kapal besar, yakni Pelabuhan Panjang. Namun akses logistik dinilai belum optimal karena belum terhubung langsung dengan jalan tol.
“Kami memiliki pelabuhan dengan kedalaman minus 16 meter yang bisa disandari kapal besar, tetapi masih terjadi bottleneck karena belum ada akses langsung ke tol,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga meninjau pintu keluar Gerbang Tol Lematang yang direncanakan menjadi titik awal pembangunan ruas Tol Lematang–Pelabuhan Panjang.
Ruas tol sepanjang 11,68 kilometer itu dirancang menghubungkan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung. Proyek ini diharapkan mempercepat arus distribusi logistik dari dan menuju pelabuhan, termasuk jalur angkutan batu bara dari Sumatera Selatan.
Secara teknis, pembangunan jalan tol tersebut akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa konstruksi at grade sepanjang 6,76 kilometer, sedangkan tahap kedua menggunakan konstruksi elevated sepanjang 4,92 kilometer.
Nilai investasi tahap pertama diperkirakan mencapai Rp2,11 triliun dengan proyeksi lalu lintas harian sekitar 7.610 kendaraan.
Selain mendukung distribusi logistik, proyek ini juga diproyeksikan memperkuat konektivitas sejumlah kawasan strategis, termasuk pangkalan TNI AL, kawasan wisata Teluk Lampung, serta rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah Teluk Pandan dan Teluk Ratai.
Mirza berharap Komisi V DPR RI dapat memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk peningkatan kapasitas jalan nasional serta pembangunan jalur ganda kereta api.
Menurut dia, pemisahan jalur kereta logistik dan penumpang penting untuk memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat di wilayah yang dikenal sebagai gerbang utama Pulau Sumatera tersebut.
(Tri Sanjaya)
