Jakarta : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak wacana penempatan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian khusus. Pernyataan keras itu disampaikan langsung di hadapan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Di forum resmi tersebut, Listyo menegaskan bahwa posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan bentuk ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Mohon maaf bapak ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak apabila ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Bagi kami, posisi Polri seperti sekarang adalah posisi yang sangat ideal,” tegas Listyo.
Menurut Listyo, kedudukan langsung di bawah Presiden memungkinkan Polri menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum secara cepat, efektif, serta bebas dari hambatan birokrasi berlapis.
“Kami bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang kamtibmas, hukum, maupun perlindungan dan pelayanan,” ujarnya.
Ia menilai, relasi langsung dengan Presiden sangat krusial dalam menjaga respons cepat Polri terhadap kebutuhan negara dan masyarakat.
Kapolri juga mengingatkan potensi persoalan serius jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, salah satunya munculnya dualisme kepemimpinan atau yang ia sebut sebagai “matahari kembar”.
“Dengan berada langsung di bawah Presiden, ketika Presiden membutuhkan kami, Polri bisa bergerak tanpa harus melalui kementerian yang justru berpotensi menimbulkan matahari kembar,” kata Listyo.
Dalam pernyataan yang mengundang perhatian publik, Listyo mengungkap pernah ditawari jabatan menteri kepolisian oleh sejumlah pihak. Tawaran itu, kata dia, disampaikan secara informal melalui pesan singkat.
“Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian?’” ungkapnya.
Namun, Listyo menegaskan penolakannya bersifat prinsipil dan tidak berkaitan dengan jabatan pribadi.
“Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya disambut perhatian peserta rapat.
Kapolri menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi merugikan negara dan melemahkan institusi kepolisian. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Polri untuk memegang teguh sikap tersebut.
(**)
