Jakarta: Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak signifikan terhadap operasional lembaganya. Hal ini ia sampaikan usai rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Amzulian menyebut efisiensi anggaran KY untuk tahun 2025 mencapai 54 persen dari total pagu anggaran yang diterima, yaitu sekitar Rp184 miliar. Ia mengakui bahwa pemangkasan anggaran ini menghambat berbagai kebutuhan operasional, meskipun tidak merinci pos anggaran yang terdampak.
Salah satu dampak yang paling mencolok adalah keterbatasan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai. Menurutnya, dengan anggaran yang tersedia saat ini, pembayaran gaji hanya dapat bertahan hingga Oktober 2025. Selain itu, ia juga menerima laporan bahwa pegawai KY kemungkinan harus membeli sendiri kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional mulai bulan depan.
Meski demikian, Amzulian menyadari bahwa kondisi ini tidak hanya dialami oleh KY. Ia meyakini bahwa kementerian dan lembaga negara lainnya juga mengalami tantangan serupa akibat kebijakan efisiensi belanja yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
“Kami memahami ini merupakan kebijakan nasional, dan tentu kami harus menyesuaikan diri. Namun, kami berharap ada solusi agar operasional lembaga tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi sorotan, terutama dalam memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat kinerja lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.(*)
