Bandar Lampung : Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta dukungan kuat pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur strategis di provinsi itu.
Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Hamka B. Kady, Mirza menyodorkan paket usulan pembangunan mulai dari pelebaran jalan nasional, jalur kereta api ganda, hingga sistem transportasi massal di Kota Bandar Lampung.
Usulan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI terkait peninjauan infrastruktur transportasi di Lampung, Kamis, (29/01/2026) lalu.
Mirza menegaskan keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama percepatan pembangunan. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung sekitar Rp6,9 triliun, pemerintah daerah tidak memiliki ruang cukup untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
“APBD Lampung tidak memungkinkan membangun infrastruktur secara masif sendirian. Karena itu kami berharap dukungan APBN melalui Komisi V DPR,” kata Mirza.
Salah satu usulan utama adalah pelebaran sejumlah ruas jalan nasional yang menjadi jalur utama distribusi komoditas pertanian dan batu bara. Pemerintah provinsi juga mengusulkan peningkatan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional, termasuk jalur penghubung Liwa menuju Sumatera Selatan.
Selain itu, Mirza mendorong pembangunan jalur kereta api ganda pada segmen Giham–Martapura hingga kawasan Sumatera bagian selatan serta Sukamenanti–Kotabumi. Jalur ganda ini dinilai penting untuk memisahkan lintasan kereta penumpang dan kereta logistik—terutama rangkaian angkutan batu bara—sehingga kapasitas angkut barang meningkat dan tekanan terhadap jalan raya berkurang.
Persoalan transportasi perkotaan juga menjadi sorotan. Pemerintah provinsi mengajukan pengadaan sistem Bus Rapid Transit (BRT) untuk melayani mobilitas warga di Bandar Lampung yang hingga kini belum memiliki transportasi massal terintegrasi.
“Bandar Lampung belum memiliki transportasi massal yang memadai. Kami membutuhkan BRT untuk membantu mengurai kemacetan,” ujar Mirza.
Pemerintah provinsi juga meminta dukungan pembangunan akses jalan menuju kawasan Kota Baru seluas 1.300 hektare. Kawasan tersebut dirancang sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pendidikan yang akan menampung sekitar sepuluh universitas dan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan.
Terakhir, Mirza menyoroti persoalan kemacetan logistik menuju pelabuhan. Ia mengusulkan pembangunan konektivitas langsung antara Jalan Tol Trans Sumatera dengan kawasan industri dan Pelabuhan Panjang melalui proyek jalan tol Lematang–Panjang.
Menurut Mirza, konektivitas ini penting untuk mengurai bottleneck distribusi barang sekaligus memperkuat peran Lampung sebagai simpul hilirisasi pangan nasional.
(Tri Sanjaya)
