Lampung Utara: Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih melalui gelaran Sosialisasi Anti Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Kegiatan ini digelar di Ruang Siger Setdakab Lampung Utara dan dihadiri langsung Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, bersama unsur Forkopimda, Plt. Sekda Ahmad Alamsyah, Plt. Inspektur Martahan Samosir, serta jajaran pejabat daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati Hamartoni bersama Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, Kajari Lampung Utara Edy Subhan, dan pimpinan perangkat daerah lainnya menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menekankan perlunya kolaborasi, integrasi, dan konsistensi antar lembaga agar upaya pencegahan dan penegakan hukum berjalan efektif.
Bupati Hamartoni mengingatkan integritas harus menjadi identitas aparatur sipil negara. Menurutnya, budaya kerja yang menjunjung kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas adalah pondasi utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berpihak kepada masyarakat.
“Pencegahan korupsi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi komitmen moral untuk menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat,” tegas Bupati.
Pada kesempatan itu, Pemkab Lampung Utara memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara atas kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mitigasi hukum terkait percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Penghargaan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi atas pengawalan Kejaksaan terhadap tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Sebagai bentuk sinergi, Kejari Lampung Utara juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara atas komitmen memperkuat integritas birokrasi dan konsistensi dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pertukaran penghargaan ini menjadi simbol eratnya kerja sama antar lembaga dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Pemkab Lampung Utara berharap momentum Hakordia 2025 dapat memperluas edukasi dan kesadaran anti korupsi di seluruh perangkat daerah. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengawasan, pendampingan, serta pembinaan aparatur agar praktik pelayanan publik berlandaskan integritas dan dipercaya masyarakat.
(Ayi)
