BANDARLAMPUNG : Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kerja sama strategis di bidang pendidikan dengan Universitas Terbuka (UT).
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menerima jajaran UT Lampung di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Senin (24/11/2025). Pertemuan ini menjadi forum diskusi untuk menindaklanjuti peluang kolaborasi antara Pemprov Lampung dan UT.
Wagub Jihan menegaskan, UT memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Lampung. “Fleksibilitas Universitas Terbuka menjadi peluang besar untuk menyiapkan generasi muda Lampung menghadapi dunia kerja,” ujarnya. Ia menambahkan, kerja sama yang sebelumnya dituangkan dalam MoU 2020 perlu ditingkatkan ke tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih konkret.
Dalam audiensi, Wagub Jihan menyoroti program Pemprov Lampung yang dapat disinergikan dengan UT, khususnya terkait peningkatan kapasitas pekerja migran dan program vokasi berbasis desa. Lampung sebagai provinsi kelima terbesar pengirim pekerja migran membutuhkan pendidikan fleksibel yang dapat menjangkau lulusan SMA/SMK yang belum melanjutkan pendidikan tinggi. “Saat ini, penyerapan lulusan SMA ke perguruan tinggi negeri hanya sekitar 30 persen. Kami terbuka memperluas kerja sama agar akses pendidikan semakin mudah,” ujarnya.
Wagub juga menekankan program vokasi di sejumlah desa dalam program unggulan Pemprov Lampung, Desaku Maju, terutama di bidang pertanian, yang selama ini baru menghasilkan sertifikasi teknis. Menurutnya, kerja sama dengan UT dapat memperkuat jalur pendidikan formal dan peningkatan kompetensi di sektor tersebut.
Sementara itu, Direktur UT Lampung Sri Ismulyaty menjelaskan, UT saat ini memiliki lebih dari 30.000 mahasiswa aktif di Lampung dengan program mulai dari vokasi, diploma, sarjana, pascasarjana, hingga profesi. “Biaya kuliah di UT berkisar Rp1,3 juta per semester, sudah termasuk modul, dan tanpa seleksi masuk. Masyarakat dengan keterbatasan waktu tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi,” ujar Sri.
Ia menambahkan UT juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, termasuk program pembebasan biaya kuliah bagi tenaga pemerintahan yang ingin mengambil studi Ilmu Pemerintahan. Sri menyatakan siap memperluas kolaborasi dengan Pemprov Lampung agar informasi pendidikan menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya di kabupaten/kota.
Pemprov Lampung berharap kerja sama ini dapat memperkuat akses pendidikan tinggi yang inklusif, fleksibel, dan terjangkau, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
(Tri Sanjaya)
