BANDAR LAMPUNG : Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, secara virtual, Senin (24/11/2025) di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan rapat ini merupakan agenda rutin dan instruksi langsung Presiden terkait pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, serta pencapaian agenda prioritas nasional.
“Pemerintah memiliki perangkat pengendali inflasi yang lengkap, namun kolaborasi seluruh elemen sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” ujarnya.
Wamendagri menjelaskan, inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat 2,86% year-on-year, masih berada dalam target 1,5%–3,5%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan, cabai, dan beras, sementara secara month-to-month, komoditas yang memengaruhi harga antara lain emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Kenaikan harga emas internasional disebut memicu lonjakan harga emas dalam negeri hingga Rp2.237.000 per gram. Wamendagri menekankan emas menjadi instrumen pilihan masyarakat untuk menjaga ketahanan finansial dan dana darurat.
Meski sebagian besar daerah mampu menjaga inflasi dalam target nasional, Wamendagri memberikan perhatian pada wilayah dengan inflasi relatif tinggi. Berdasarkan data minggu ketiga November 2025, bawang merah, telur ayam ras, dan cabai merah tercatat sebagai komoditas yang paling banyak mengalami kenaikan harga.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan, pada minggu ketiga November 2025, enam provinsi mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 31 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil. Cabai merah menjadi komoditas utama yang mendorong kenaikan IPH di enam provinsi tersebut.
Rapat koordinasi ini sekaligus menegaskan pentingnya integrasi kebijakan pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi sekaligus mendukung program perumahan nasional.
(Tri Sanjaya)





















