Pemprov Lampung Luncurkan Aplikasi Saibara untuk Digitalisasi Retribusi Daerah

BANDARLAMPUNG : Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan aplikasi Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah) pada Senin (24/11/2025) di halaman kolam renang Stadion Pahoman. Peresmian ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Saibara dirancang sebagai sistem terpadu untuk memudahkan transaksi belanja dan sewa aset daerah secara non-tunai, sekaligus menjadi langkah strategis digitalisasi tata kelola retribusi di Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, aplikasi ini merupakan lompatan dari sistem manual menuju mekanisme digital yang lebih efisien dan akuntabel, serta bagian dari amanat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Melalui Saibara, seluruh transaksi retribusi tercatat, dipantau, dan dilaporkan secara real time,” kata Gubernur.

Saibara akan mencakup berbagai jenis retribusi, seperti pelelangan ikan, jasa kepelabuhanan, tempat wisata, fasilitas olahraga, dan layanan usaha daerah. Gubernur juga menekankan empat instruksi bagi seluruh OPD pengelola retribusi: migrasi data terkontrol, peningkatan pemahaman petugas, sosialisasi kepada masyarakat, dan percepatan adopsi transaksi digital.

Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, menambahkan, Saibara memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi tanpa harus melalui prosedur manual panjang. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyebut aplikasi ini sebagai “game changer” dalam transformasi digital pemerintah daerah.

Pada peluncuran, dilakukan uji coba langsung di Kolam Renang Stadion Pahoman dan UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan melalui video conference. Warga yang mencoba aplikasi menyatakan proses transaksi lebih mudah dengan dukungan QRIS, virtual account, dan dompet digital.

Peluncuran Saibara menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Lampung untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong budaya transaksi digital. Pemerintah menargetkan seluruh OPD beralih sepenuhnya ke sistem digital dalam waktu dekat, guna mempercepat transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern.

(Tri Sanjaya)

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *