BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining thalasemia, serta optimalisasi kepesertaan dan pelayanan BPJS Kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Kepala Dinas Kesehatan serta Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (12/11/2025).
Wagub Jihan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi menekankan tiga fokus utama, yakni integrasi CKG dengan skrining penyakit, peningkatan cakupan imunisasi, serta penguatan sistem pembiayaan kesehatan.
“Cek kesehatan gratis ini akan diintegrasikan dengan berbagai skrining. Kemudian kita dorong peningkatan imunisasi, serta kepesertaan dan keaktifan BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Ia menyebut CKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk deteksi dini penyakit di masyarakat. Berdasarkan data triwulan III tahun 2025, tercatat 54.150 pemeriksaan dini dilakukan di puskesmas, dan 25,56% di antaranya dicurigai berisiko thalasemia.
“Dari skrining sederhana kita bisa menekan angka carrier thalasemia di masyarakat,” ujar Jihan.
Selain itu, Wagub menyoroti masih rendahnya pelaporan imunisasi rutin di beberapa daerah. Imunisasi, kata dia, berperan penting dalam pencegahan stunting serta penurunan angka kesakitan dan kematian bayi.
“Kader puskesmas harus aktif menginput data pada aplikasi ASIK untuk mengejar target nasional,” ucapnya.
Terkait BPJS Kesehatan, Wagub mengungkapkan kepesertaan di Lampung telah mencapai 98,16%, namun tingkat keaktifannya masih rendah. Ia meminta pemerintah daerah dan dunia usaha memperkuat sinergi untuk meningkatkan rasio keaktifan, terutama bagi pekerja informal.
Lebih jauh, Wagub menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memberlakukan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai November 2025 untuk membantu masyarakat tidak mampu.
“Ini untuk mengaktifkan kembali masyarakat yang kesulitan membayar iuran. Pemerintah daerah harus menyisir data agar penerima bantuan iuran tepat sasaran,” tegasnya.
Wagub juga mengarahkan agar CKG komunitas di perusahaan dapat menjadi sarana sosialisasi dan aktivasi kepesertaan BPJS.
Menutup arahannya, Wagub berharap adanya peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor kesehatan pada 2026, khususnya imunisasi, tuberkulosis, dan malaria.
“Saya berharap tahun depan ada peningkatan signifikan terhadap capaian SPM kesehatan di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
(Tri Sanjaya)
