BANDARLAMPUNG : Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat tindak lanjut Instruksi Kementerian Dalam Negeri terkait antisipasi bencana hidrometeorologi di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Jum’at (21/11/2025).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, dan dihadiri perangkat daerah, perwakilan BMKG, serta pemangku kepentingan kebencanaan. Kegiatan ini menindaklanjuti Surat Kemendagri tertanggal 17 November 2025 mengenai komitmen daerah dalam mitigasi bencana hidrometeorologi, serta laporan BMKG terkait cuaca dan iklim nasional.
BMKG memprediksi wilayah Lampung akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada November 2025–Januari 2026. Potensi bahaya diperkuat dengan bibit Siklon Tropis 97S di Laut Timor dan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia, yang dapat memicu hujan deras, angin kencang, dan gelombang tinggi 2,5–4 meter di perairan selatan Indonesia, termasuk Lampung.
Dalam rapat, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan langkah antisipasi, antara lain penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana, apel siaga bersama, inventarisasi wilayah rawan bencana, pemantauan berkala, serta penyebaran informasi berbasis data real time. Kepala BPBD Provinsi Lampung, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, dan Bulog Lampung turut memaparkan kesiapan masing-masing instansi.
Sekdaprov Marindo menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh OPD dan instansi terkait. Ia menekankan perencanaan, koordinasi, serta kesiapan anggaran dan peralatan harus dilakukan sejak dini, serta meminta koordinasi erat dengan pemerintah kabupaten/kota agar langkah antisipasi terintegrasi.
“Mohon dipastikan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten. Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Provinsi harus mengingatkan apa saja yang perlu mereka siapkan, termasuk bantuan dari BNPB, Basarnas, maupun Bulog,” tegas Marindo.
Marindo juga mendorong pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel di lapangan. Ia mengapresiasi simulasi yang telah dilakukan Polda dan Basarnas, sebagai bagian penting menghadapi potensi bencana.
“Semua sudah pernah melalui prosedur penanganan. Tinggal memastikan kesiapan personel, termasuk kesiapan psikologis dalam menghadapi situasi darurat,” pungkasnya.
(Tri Sanjaya)
