Jakarta: Sejumlah perangkat desa memilih mengundurkan diri dan beralih profesi menjadi pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasannya sederhana namun mengkhawatirkan yaitu soal penghasilan lebih pasti.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, yang menilai kondisi ini sebagai alarm serius bagi tata kelola pemerintahan desa. Ia mengungkapkan fakta tersebut dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) lalu.
Menurut Abdul Hadi, banyak perangkat desa mulai dari Kepala Dusun hingga Kepala Urusan (Kaur) merasa terkatung-katung karena status kepegawaian dan tunjangan yang tak kunjung jelas. Kondisi itu membuat mereka kehilangan kepastian masa depan.
“Mereka menyampaikan kepada kami, status kami ini seperti apa? Belum ada kepastian. Tunjangan pun belum jelas. Sehingga ada yang kemudian pindah menjadi pekerja MBG,” ujar Abdul Hadi di hadapan rapat.
Politisi Fraksi PKS itu menegaskan, keputusan pindah profesi bukan tanpa alasan. Pendapatan pekerja MBG dinilai lebih stabil, sementara insentif perangkat desa kerap terlambat dan tidak menentu.
Ironisnya, kata Abdul Hadi, perangkat desa adalah garda terdepan pembangunan, namun justru menjadi kelompok yang paling rentan secara kesejahteraan. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan desa.
“Jadi tidak lagi mengurus dusun, tapi mengurus pekerjaan lain yang mereka anggap lebih berpenghasilan. Ini harus menjadi catatan serius, Pak Menteri,” tegasnya.
Abdul Hadi pun mendesak pemerintah pusat, khususnya Mendes PDT, agar segera memberikan kepastian status dan jaminan kesejahteraan bagi perangkat desa. Menurutnya, tanpa langkah cepat, desa akan kehilangan sumber daya manusianya sendiri.
“Agar mereka bisa konsisten membantu pemerintah dalam pembangunan desa,” pungkasnya, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id.
(**)
