Lampung Utara : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program swasembada pangan dan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Ketua PWI Lampung Utara, Evicko Guantara, dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar Jumat, (9/5/ 2025 ) di Balai Effendy Yusuf.
Menurut Evicko, komitmen PWI untuk mendukung swasembada pangan yang digalakkan pemerintah diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan program “Wartawan Menanam”.
“Dukungan ini diwujudkan melalui penggunaan media untuk mengampanyekan swasembada pangan serta menjalin kerja sama dengan pemerintah guna mencapai tujuan tersebut,” ujar Evicko.
Di bidang pendidikan, PWI Lampung Utara juga berkomitmen membangun citra positif lembaga pendidikan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui jurnalistik yang bermanfaat.
“PWI siap memberikan informasi, edukasi, dan melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan siswa baru. Kami juga akan menginformasikan kepada publik mengenai prosedur, persyaratan, dan aspek-aspek lainnya,” imbuhnya.
Rapat Kerja 2025 ini, lanjut Evicko, menjadi momentum penting untuk menyusun program kerja yang berdampak positif bagi anggota PWI. Salah satu fokus utama adalah pelatihan dan perlombaan yang akan melibatkan institusi pendidikan, pemerintah, serta komunitas lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Evicko juga mengingatkan para anggota untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga etika, sopan santun, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.
“Bersikaplah santun dalam berkomunikasi dan hindari argumen yang tidak perlu,” pesannya.
Tak hanya di dunia maya, Evicko juga menegaskan pentingnya penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ia meminta anggota PWI untuk selalu menjaga kewibawaan dan marwah organisasi, berperilaku sopan, serta menghargai orang lain.
Lebih lanjut, Evicko mengingatkan seluruh anggota agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bahwa organisasi bersikap tegas terhadap anggota yang melanggar hukum.
“Apabila ada anggota yang terlibat masalah hukum, prosesnya akan kami serahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Kami tidak akan memberikan perlindungan hukum, meskipun dukungan moral tetap kami berikan,” tutupnya.(Ayi)
