Lampung Utara : Hujan yang terus mengguyur Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dalam sebulan terakhir tidak hanya menyebabkan luapan sungai dan merendam ratusan rumah warga. Infrastruktur jalan di wilayah ini turut terdampak serius.
Sejumlah ruas jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten hingga jalan lingkungan dan desa, dilaporkan mengalami kerusakan parah dan dipenuhi lubang yang mengancam keselamatan pengguna jalan.
Pantauan di ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) memperlihatkan kerusakan tersebar di berbagai titik. Seperti di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara (ARPN) misalnya.
Lubang-lubang dengan ukuran bervariasi, dari kecil hingga besar, tampak menganga di badan jalan. Kondisi serupa juga ditemukan di ruas Lintas Sumatera yang melintasi delapan kecamatan di Lampura.
Sejumlah lubang yang awalnya kecil akibat tergerus genangan air kini kian membesar. Hal ini dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi serta beban kendaraan berat, terutama truk angkutan barang, yang terus melintas. Kerusakan tak hanya terjadi di jalan nasional, tetapi juga merambah ke beberapa ruas jalan provinsi.
Kondisi paling memprihatinkan justru terlihat pada jalan kabupaten dan jalan lingkungan maupun di desa. Kerusakan terjadi hampir menyeluruh di 23 kecamatan. Aspal terkelupas, permukaan jalan bergelombang, dan lubang-lubang dalam kerap tertutup genangan air. Situasi ini semakin berbahaya pada malam hari atau saat hujan turun, karena lubang sulit terlihat oleh pengendara.
Salah satu pengguna jalan lintas, Uding, mengaku waswas melintasi jalan-jalan rusak tersebut. Ia menyebut lubang di jalan bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga mempercepat kerusakan kendaraan.
“Kalau malam atau habis hujan itu paling rawan. Lubangnya tidak kelihatan, tahu-tahu sudah menghantam. Kaki-kaki mobil cepat rusak,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Kusen, sopir truk lintas Sumatera–Jawa. Ia menilai kondisi jalan yang rusak tidak sebanding dengan kewajiban pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat.
“Kami sudah wajib bayar pajak, baik pajak kendaraan dan lainnya, tapi jalan rusak belum juga diperbaiki,” kata Kusen, Rabu (11/2/2026).
Warga pun mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan, terutama pada titik-titik rawan di jalur nasional yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Jika dibiarkan berlarut, kerusakan jalan dikhawatirkan semakin meluas, meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi.
(*)
