Lampung Utara : Aula Tapis, Jumat (03/10/2025), menjadi saksi pergeseran roda birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Sebanyak 122 pejabat eselon III dan IV resmi dilantik oleh Wakil Bupati Romli. Dari jumlah tersebut, 88 pejabat menduduki jabatan administrator sementara 34 lainnya menempati posisi pengawas.
Pelantikan ini, menurut Romli, bukan sekadar seremonial. Ia menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah bagian dari strategi penyegaran organisasi agar mesin birokrasi daerah tidak berjalan di tempat. “Pelantikan ini harus dipandang dari sudut kepentingan organisasi pemerintah. Tujuannya adalah pembenahan, pemantapan, dan peningkatan kinerja agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan maksimal,” tegasnya di hadapan para pejabat yang baru diambil sumpah.
Romli juga memastikan bahwa proses pelantikan ini telah melalui jalur hukum dan administrasi yang benar. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN. Dengan demikian, para pejabat yang dilantik bukanlah hasil kompromi politik, melainkan bagian dari kebijakan resmi yang terukur.
Namun, lebih dari sekadar rotasi jabatan, Romli menggarisbawahi soal mentalitas dan etos kerja. Ia menuntut para pejabat agar mampu segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi jabatan masing-masing. Bahkan, ia menantang mereka untuk menghadirkan inovasi baru yang bisa menjadi energi segar bagi pembangunan Lampung Utara.
“Buktikan bahwa saudara memang layak dan mampu mengemban amanah ini. Jangan sekadar duduk di kursi jabatan. Bekerjalah optimal, dukung pembangunan, dan tunjukkan kontribusi nyata bagi daerah yang kita cintai ini,” ujarnya.
Nada Romli kian mengeras ketika berbicara soal kedisiplinan aparatur. Ia terang-terangan mengkritik pola pikir sejumlah ASN yang kerap beralasan malas masuk kantor karena merasa tidak ada pekerjaan. “Kalau sudah memilih jadi pegawai negeri sipil, artinya saudara siap mewakafkan hidup untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Bagaimana mau berprestasi kalau tugas dan fungsi dasar saja tidak tahu. Jangan sampai saya dengar ada bahasa malas ke kantor karena tidak ada lokak,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi sorotan tersendiri. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, Romli ingin memastikan bahwa ASN Lampung Utara tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga hadir secara kinerja. Dengan kata lain, jabatan yang diemban harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Pelantikan 122 pejabat ini juga mencerminkan wajah baru birokrasi Lampung Utara. Harapannya, perombakan struktur ini tidak hanya menghasilkan “pejabat baru dengan wajah lama”, tetapi mampu mendorong perubahan pola kerja—dari sekadar rutinitas menuju pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil. (Ipul)
