Tulang Bawang : Sebanyak 250 wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tulangbawang Bersatu (FWTB) siap menggelar Aksi Damai menuntut pencopotan Kepala Dinas Kominfo Tulangbawang beserta jajaran kroninya. Aksi tersebut dipicu berbagai kebijakan yang dinilai mengancam keberlangsungan perusahaan media di daerah berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur itu.
Koordinator Aksi FWTB, Abdul Rohman, menegaskan aksi ini lahir dari musyawarah bersama seluruh ketua organisasi pers di Tulangbawang, Selasa (9/9/2025). “Awalnya ada dua opsi, yakni menyurati pemerintah atau langsung aksi. Namun mayoritas sepakat bahwa aksi damai lebih efektif untuk menyampaikan protes,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Aksi damai dijadwalkan berlangsung Senin, 15 September 2025, mulai pukul 08.00 WIB. Massa wartawan akan berkumpul di Tugu Garuda, kemudian melakukan longmarch menuju dua titik: Sekretariat Pemkab Tulangbawang dan Sekretariat DPRD Tulangbawang.
Sekitar 250 wartawan diperkirakan ikut serta dalam aksi ini, membawa spanduk tuntutan dan menyuarakan aspirasi.
Lima Tuntutan Utama Wartawan
Dalam aksinya, FWTB menuntut lima poin utama:
Pencopotan Kepala Dinas Kominfo Tulangbawang beserta Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kasie Pengelolaan Informasi serta Kemitraan Humas.
Pembatalan Surat Edaran Kadis Kominfo tertanggal 12 Maret 2025 (Nomor: B/400.14.5.6/42/IV.14/III/2025) yang mensyaratkan media harus terverifikasi Dewan Pers untuk menjalin kerjasama.
Pengembalian anggaran publikasi dan belanja surat kabar/bahan bacaan di setiap OPD, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Bupati.
Perbaikan layanan Dinas Kominfotik agar lebih transparan dalam tata kelola media, termasuk realisasi anggaran publikasi dan advertorial.
Penerapan sistem pendataan perusahaan pers berdasarkan klasifikasi media yang jelas untuk kepastian kerjasama dengan pemerintah daerah.
Abdul Rohman menegaskan, aksi damai ini bukan sekadar perlawanan, melainkan bentuk perjuangan mempertahankan eksistensi pers di Tulangbawang.
“Kita jangan pasrah dengan kebijakan yang memberangus media. Pers adalah pilar demokrasi. Keadilan harus ditegakkan, kesejahteraan wajib dirasakan seluruh insan pers dan masyarakat,” pungkasnya.
(Abdr/*)
