JAKARTA : Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat memfasilitasi 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini dihasilkan dalam audiensi antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan penyediaan hunian subsidi bagi wartawan merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki akses terhadap rumah layak dan terjangkau.
“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Program rumah subsidi ini adalah wujud kehadiran negara, sesuai program Presiden Prabowo,” ujar Maruarar Sirait.
Ia meminta PWI segera menyiapkan data dan melakukan sosialisasi secara luas agar seluruh unit dapat terserap maksimal pada 2026. Tantangan tersebut langsung disetujui oleh Ketua Umum PWI, Akhmad Munir.
Munir menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Menurutnya, fasilitas ini menjadi kesempatan penting bagi wartawan yang selama ini kesulitan memiliki rumah karena penghasilan yang terbatas.
“Terima kasih kepada Menteri PKP. Kami berharap wartawan di seluruh Indonesia memanfaatkan program ini,” kata Munir.
Selain fasilitas rumah bagi wartawan, Menteri Ara juga meminta dukungan PWI dalam memperluas sosialisasi KPR FLPP, program subsidi KPR dengan bunga tetap 5%, tenor hingga 20 tahun, dan uang muka terjangkau.
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, developer, dan agen properti pada 9 Desember 2025, yang dapat diikuti seluruh anggota PWI di Indonesia.
Dengan sekitar 35.000 anggota, PWI menilai program ini sangat relevan. Wartawan dengan pendapatan Rp2–3 juta dapat mengakses rumah bersubsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan melalui skema FLPP.
Program penyediaan 5.000 rumah bagi wartawan ini juga mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
(**)
