JAKARTA – Pemerintah mulai mematangkan langkah besar di sektor pendidikan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Prabowo memberikan sejumlah arahan terkait skema pendidikan gratis yang akan diterapkan secara bertahap. Sasaran awalnya mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah di sekolah negeri.
Pendidikan gratis diarahkan berlaku mulai jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Pemerintah mencatat terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tanpa terkendala persoalan biaya.
Perguruan Tinggi Ikut Disiapkan
Tak berhenti pada pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga mulai membahas pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah.
Dalam rapat tersebut, Presiden meminta agar rencana tersebut dimatangkan dalam waktu 2–4 minggu ke depan. Pembahasan mencakup skema pembebasan biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.
Artinya, pemerintah tengah menyiapkan formulasi kebijakan agar akses pendidikan tinggi negeri juga dapat diperluas, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala biaya pendidikan.
Namun, penerapan kebijakan tersebut masih membutuhkan pematangan lebih lanjut, terutama terkait mekanisme, cakupan penerima manfaat, serta kesiapan pembiayaan.
Pesantren Dapat Perhatian Khusus
Penguatan sektor pendidikan juga menyentuh jalur pendidikan keagamaan. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan pondok pesantren sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nasional.
Melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2026, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Kehadiran direktorat jenderal tersebut menjadi wadah khusus untuk menangani urusan pesantren.
Kebijakan ini sekaligus menunjukkan arah pemerintah dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang tidak hanya bertumpu pada sekolah umum, tetapi juga mengakomodasi jalur pendidikan keagamaan.
Dengan sejumlah langkah tersebut, pemerintah tengah menata kebijakan pendidikan dari tingkat paling dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan gratis di sekolah negeri menjadi agenda yang dipercepat, sementara skema perguruan tinggi negeri bebas biaya masih dalam tahap pematangan.
Pada akhirnya, implementasi kebijakan akan sangat bergantung pada kesiapan anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta kemampuan pemerintah memastikan program berjalan merata di seluruh daerah.
Target besarnya jelas: memperluas akses pendidikan sehingga biaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.
(*)
