JAKARTA – Gonjang-ganjing politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar mengejutkan tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11/2026).
Bahkan, surat pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan.
Keputusan Gibran mundur terjadi di tengah memanasnya polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya. Persoalan tersebut bahkan berkembang menjadi dinamika politik di parlemen setelah 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Sebelum kabar pengunduran dirinya mencuat, Gibran sempat mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku mendapatkan sejumlah masukan dan saran dari kepala negara.
Gibran bahkan menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Salah satu saran yang diklaim diterimanya adalah agar tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran kepada wartawan.
Namun, pernyataan Gibran tersebut justru mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan.
Syahganda menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya telah memberikan kepastian hukum atas persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda setelah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
“Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar,” kata Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Kini, kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik. Selain menyangkut keberlanjutan kepemimpinan nasional, perkembangan ini juga membuka babak baru dinamika politik antara pemerintah, parlemen, dan proses hukum yang sebelumnya memicu polemik berkepanjangan. (*)
