LAMPUNG UTARA – Komitmen transparansi pengelolaan anggaran daerah kembali diuji. Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, mengikuti entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring itu menjadi penanda dimulainya audit rutin BPK terhadap penggunaan APBD, sekaligus menguji konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas fiskal.
Hamartoni mengikuti agenda tersebut dari ruang tamu bupati di Kantor Sekretariat Daerah. Turut mendampingi Ketua DPRD M. Yusrizal, Sekretaris Daerah Intji Indriati, serta sejumlah pejabat terkait.
Entry meeting yang melibatkan pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa itu dimulai pukul 09.30 WIB, diawali sambutan sejumlah gubernur.
Agenda ini menjadi tahapan awal sebelum tim auditor BPK turun melakukan pemeriksaan rinci terhadap laporan keuangan daerah.
Fokus audit meliputi sejumlah sektor krusial, mulai dari belanja modal, pengelolaan aset, pendapatan daerah, hingga kas daerah. Seluruh komponen tersebut akan diuji kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.
Dalam arahannya, pihak BPK menekankan pentingnya ketepatan waktu penyajian data, keterbukaan informasi, serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung proses audit. Transparansi dinilai menjadi kunci agar hasil pemeriksaan benar-benar objektif dan kredibel.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan kualitas layanan publik,” demikian penegasan BPK dalam pertemuan tersebut.
Bagi Pemkab Lampung Utara, momentum ini menjadi krusial. Hasil audit BPK nantinya akan menentukan kualitas laporan keuangan daerah sekaligus menjadi cermin kinerja pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
(Ayi/Ipul)
