Bandar Lampung : Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, menegaskan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).
Dalam forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota itu, Hamartoni tidak sekadar hadir sebagai peserta, tetapi mengambil posisi aktif dalam memastikan kepentingan pembangunan Lampung Utara terakomodasi dalam kebijakan tingkat provinsi.
Didampingi Sekretaris Daerah Intji Indriati dan jajaran pejabat terkait, Hamartoni mengikuti seluruh rangkaian agenda hingga penandatanganan berita acara Musrenbang. Langkah ini menjadi penegasan bahwa Lampung Utara siap menyelaraskan program prioritasnya dengan arah pembangunan Provinsi Lampung tahun 2027.
Musrenbang dibuka oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela, ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya perencanaan pembangunan. Hadir pula Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, yang mewakili pemerintah pusat.
Bagi Hamartoni, Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan momentum krusial untuk memperjuangkan sinkronisasi program pembangunan agar benar-benar berdampak hingga ke level masyarakat. Ia menilai, tanpa keselarasan antara pusat dan daerah, program pembangunan berpotensi berjalan parsial dan tidak optimal.
“Sinkronisasi ini penting agar program yang dirancang tidak berhenti di perencanaan, tetapi bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” menjadi garis besar sikap yang dibawa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam forum tersebut.
Sebelum Musrenbang, digelar talkshow bertema akselerasi pertumbuhan berkualitas dengan menghadirkan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta akademisi dari Universitas Lampung. Diskusi ini memperkuat arah kebijakan berbasis data dan potensi daerah, yang menjadi pijakan penting dalam penyusunan RKPD.
Dengan keterlibatan aktif dalam forum ini, Hamartoni menunjukkan bahwa Lampung Utara tidak ingin sekadar menjadi pelaksana kebijakan, tetapi turut berperan dalam merumuskan arah pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil Musrenbang benar-benar diterjemahkan ke dalam program konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.
(Ayi/Ipul)
