Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian signifikan dalam pengendalian inflasi di tengah tekanan musiman Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pada Maret 2026, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen secara tahunan (year-on-year), menjadi yang terendah secara nasional. Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) berada di angka 0,15 persen dan masuk dalam 10 besar terendah di Indonesia.
Capaian tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin, (06/04/2026).
Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi Maret 2026 tetap terkendali meski bertepatan dengan periode Ramadan dan Lebaran. Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,41 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 3,48 persen.
“Inflasi pada Maret terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen, seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri,” ujar Amalia.
Meski terjadi peningkatan permintaan, pemerintah dinilai berhasil menahan lonjakan harga melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan penguatan distribusi pangan. Bahkan, sejumlah komoditas mencatat deflasi, antara lain tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta harga emas perhiasan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan. Ia menyebut inflasi tahunan berhasil ditekan dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih berada dalam target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.
“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yakni year-on-year untuk gambaran umum dan month-to-month untuk respons cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren yang positif,” kata Tito.
Ia menambahkan, faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran memang kerap mendorong kenaikan harga, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu meredam tekanan tersebut.
BPS juga mencatat sejumlah komoditas pangan yang perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pascalebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga.
Khusus di Lampung, rendahnya inflasi mencerminkan efektivitas sinergi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Hal ini diperkuat dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 yang tercatat turun sebesar 0,8 persen, menandakan mulai stabilnya harga-harga kebutuhan pokok.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui pemantauan berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta intervensi tepat sasaran pada komoditas strategis.
Capaian ini tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi indikator optimisme di tengah tekanan ketidakpastian global yang memengaruhi perekonomian nasional.
(Tri Sanjaya)
