Bandarlampung : Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung periode 2025-2029 di bawah kepemimpinan Taufik Hidayat menuai kritik tajam dari Brigjen TNI (Purn) Amalsyah Tarmizi. Mantan Ketua Harian KONI Lampung ini menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyusunan struktur organisasi yang dinilainya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
Dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025), Amalsyah menegaskan bahwa struktur Dewan Kehormatan KONI tidak mencerminkan ketentuan Pasal 16 dan 24 AD/ART yang secara jelas menyebut bahwa Dewan Kehormatan harus terdiri dari para mantan Ketua Umum KONI Provinsi.
“Namun dalam struktur yang beredar, hanya tercantum satu nama, yakni Prof. Yusuf Barusman. Sementara nama-nama seperti Pak Sjachroedin ZP, Ridho Ficardo, bahkan Pak Arinal Djunaidi yang baru saja purna tugas, justru tidak ada,” ujar Amalsyah.
Ia menilai pengabaian terhadap aturan dasar organisasi berpotensi melemahkan legitimasi dan kredibilitas kepengurusan baru.
“Secara pribadi saya merasa terhormat dimasukkan sebagai anggota Dewan Kehormatan. Namun, jika merujuk pada Pasal 22 AD/ART KONI, anggota dewan kehormatan semestinya adalah tokoh olahraga yang memiliki rekam jejak pengabdian luar biasa dalam pembinaan keolahragaan. Dalam konteks ini, saya menilai sosok seperti Bapak Imron Rosadi lebih layak,” tambahnya.
Amalsyah menegaskan bahwa para mantan Ketua Umum KONI seharusnya secara otomatis masuk dalam Dewan Kehormatan Provinsi, sebagai bentuk penghormatan dan kesinambungan kepemimpinan dalam organisasi.
“Kehadiran para mantan ketua bukan sekadar simbolis, tetapi penting untuk menjaga kesinambungan visi dan arah pembinaan olahraga Lampung ke depan,” katanya.
Ia pun berharap pengurus baru dapat mengevaluasi struktur organisasi secara menyeluruh dan mengacu kembali pada AD/ART demi memperkuat fondasi organisasi.
“Kritik ini saya sampaikan sebagai bentuk kecintaan terhadap KONI dan demi kemajuan olahraga Lampung,” tutup Amalsyah. (*)
