Lampung Utara: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mencatat lonjakan signifikan sepanjang tahun anggaran 2025. Di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), realisasi PAD tidak hanya meningkat drastis dibandingkan 2024, tetapi juga menembus capaian di atas 90 persen dari target yang ditetapkan.
Berdasarkan laporan akhir tahun per 31 Desember 2025, realisasi PAD Lampura mencapai Rp1.671.129.125.194,99 dari target Rp1.822.452.412.539,92. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi mencapai 91,70 persen, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 target PAD Lampura sebesar Rp183.462.216.218,00 hanya terealisasi Rp119.317.446.394,88 atau 65,04 persen. Artinya, dalam kurun waktu dua tahun, kinerja pendapatan daerah menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi target maupun realisasi.
Kepala Bapenda Lampura, Desyadi, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil sinergi lintas perangkat daerah serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pada akhir 2025, PAD Lampura berhasil kita rekap mencapai Rp1,67 triliun lebih dari target Rp1,82 triliun. Persentase realisasi ini cukup tinggi, yakni 91,70 persen. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh OPD, dukungan pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat,” ujar Desyadi di ruang kerjanya, Rabu (14/1/2026).
Desyadi menambahkan, capaian PAD 2025 jauh melampaui kinerja tahun sebelumnya.
“Jika dibandingkan dengan 2024, perbedaannya sangat mencolok. Saat itu realisasi hanya 65,04 persen dari target. Tahun 2025 membuktikan bahwa pengelolaan pendapatan daerah kita berada pada jalur yang tepat,” katanya.
Ke depan, Bapenda Lampura menargetkan tren positif tersebut terus berlanjut pada tahun 2026.
Desyadi optimistis, dengan konsistensi kebijakan dan peningkatan partisipasi publik, PAD Lampura akan terus tumbuh secara berkelanjutan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjadi pelopor dalam membangun budaya taat pajak.
“Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Apa yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung Utara untuk taat pajak demi kemajuan daerah,” ujar mantan Kepala BPKAD Lampura itu.
(**)
