Bandarlampung : Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung tahun depan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Sensus Ekonomi 2026 bersama dunia usaha, OPD, dan asosiasi di Hotel Emersia, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menekankan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat sasaran memerlukan dukungan data ekonomi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sensus Ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun menjadi instrumen penting dalam evaluasi dan perumusan kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.
“Kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terletak pada kerja keras BPS, tetapi juga pada sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, dan Media,” ujar Bani.
Ia menjelaskan, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam memastikan proses pendataan berjalan baik. Dunia usaha menjadi penyedia data sekaligus pelaku utama ekonomi yang menentukan kualitas informasi. Akademisi dan media turut berperan memperkuat literasi data agar manfaat sensus dapat dipahami masyarakat secara luas.
Pemprov Lampung berharap partisipasi aktif pelaku usaha di seluruh wilayah. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan sensus, tetapi menjadi energi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Gubernur juga menyoroti dukungan transformasi digital melalui tiga pilar strategis: Satu Data Indonesia (SDI) untuk data terpadu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik digital, serta program Lampung-In sebagai implementasi digital di tingkat daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan pembangunan tidak dapat berjalan efektif tanpa data yang valid.
“Di era sekarang, data adalah ‘mata uang baru’. Kebijakan yang diambil tanpa data yang kuat hanyalah asumsi. Karena itu, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan,” tegasnya.
Menurut Ahmadriswan, Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh aktivitas ekonomi di Lampung, mulai dari usaha mikro hingga industri besar. Pendataan dilakukan pada Mei hingga Juli 2026 dengan metode kunjungan langsung dan pendataan online.
Ia juga memastikan kerahasiaan data pelaku usaha terjamin. Data yang dipublikasikan hanya berupa data agregat, bukan informasi individu.
“Kami tidak memakai istilah jujur atau tidak jujur, tapi data apa adanya. Data dari Bapak/Ibu akan menjadi indikator untuk memotret ekonomi Lampung dan menyusun kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Selain berguna bagi pemerintah, hasil sensus juga menjadi rujukan dunia usaha untuk membaca tren pasar dan peluang investasi.
“Data ini dari Bapak/Ibu, untuk Bapak/Ibu, dan oleh Bapak/Ibu. Dengan semangat kolaborasi, kami optimistis Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses dan mendukung visi ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’,” pungkas Ahmadriswan.
(Tri Sanjaya)
