Bandar Lampung : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi memulai penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026). Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, ditegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan para pemangku kepentingan di tengah tantangan birokrasi dan keterbatasan anggaran. Pemerintah dituntut lebih adaptif agar kebijakan mampu menjawab dinamika pembangunan di masyarakat.
Arah pembangunan Lampung 2027 akan diselaraskan dengan program prioritas nasional serta visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, dengan penguatan kolaborasi hingga tingkat desa. Sinergi pusat dan daerah dinilai krusial, termasuk dalam mendukung program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat 5,28 persen, sementara angka kemiskinan turun ke 9,66 persen atau telah mencapai single digit. Meski demikian, kantong kemiskinan di wilayah perdesaan masih menjadi perhatian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov menetapkan enam fokus pembangunan 2027, meliputi peningkatan pendapatan dan pengurangan disparitas, penguatan ekonomi berbasis pertanian dan hilirisasi desa, pembangunan infrastruktur terkoneksi, dukungan program gizi gratis untuk mendorong ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan layanan kesehatan dan percepatan penurunan stunting.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah”, RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Lampung.
(Tri Sanjaya)
