BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di seluruh wilayah Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan mulai 2026, seluruh perbaikan jalan tidak lagi menggunakan aspal, melainkan beton. Selain itu, pihaknya menargetkan 90 persen jalan provinsi sudah berstatus mantap pada tahun 2028.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat meninjau kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Kamis (2/10/2025). Ia menjelaskan bahwa isu infrastruktur jalan menjadi tantangan utama pemerintahannya sejak awal menjabat pada Februari lalu.
“Saat saya pertama dilantik, hasil survei menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Lampung terhadap pemerintah provinsi paling tinggi ada di sektor infrastruktur, terutama jalan. Tantangan kami adalah bagaimana menyelesaikan ketidakpuasan itu,” ucap Gubernur.
Menurutnya, kondisi jalan di Lampung secara data sebenarnya tidak seburuk persepsi masyarakat. Saat ini, tingkat jalan mantap di Lampung telah mencapai 78 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 75 persen.
“Ketika saya cerita ke Menteri PU bahwa jalan di Lampung jelek, kami lalu lihat datanya. Ternyata kita di atas rata-rata nasional. Banyak provinsi lain yang jalan mantapnya di bawah 75 persen tapi tidak tercitra jelek seperti Lampung,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan yang perlu segera ditangani. Untuk itu, Pemprov Lampung memfokuskan pembenahan pada tiga persoalan utama yaitu strategi pembangunan, kualitas konstruksi, dan persepsi publik.
Dalam hal strategi, Gubernur menyebut alokasi anggaran sebelumnya kurang tepat sasaran karena diarahkan ke ruas jalan menuju perkebunan yang minim dilalui masyarakat. Kini, pemerintah fokus pada ruas yang rusak dan berada di wilayah padat penduduk.
“Dengan anggaran Rp400 miliar, dampaknya bisa dirasakan 2–3 juta orang, bukan hanya 1,5 juta orang seperti sebelumnya,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur menyoroti kualitas jalan yang sering cepat rusak akibat kendaraan bertonase tinggi yang mengangkut hasil pertanian. Untuk mengatasi kondisi tersebut, mulai 2026 seluruh perbaikan jalan akan menggunakan beton.
“Kami tidak bisa menutup akses kendaraan itu karena akan merugikan petani. Maka solusinya kualitas jalan harus ditingkatkan. Mulai 2026, tidak boleh lagi ada jalan aspal di Lampung, semua harus beton,” tegasnya.
Terkait persepsi publik, Pemprov berupaya meningkatkan transparansi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Kualitas pekerjaan harus bagus. Yang mengawasi bukan hanya Dinas PU atau konsultan, tapi seluruh masyarakat Lampung,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi percepatan kinerja BMBK. Jika sebelumnya penyelesaian proyek baru tuntas pada akhir tahun, kini banyak pekerjaan rampung lebih cepat.
“Dulu selesai Desember, sekarang September sudah banyak selesai. Ini bukti kerja keras seluruh jajaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan bahwa dari 52 paket perbaikan jalan, sebanyak 40 paket telah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO).
“Masih ada 12 paket lagi yang sedang dikejar agar selesai dua bulan ke depan. Mudah-mudahan cuaca mendukung,” ujarnya.
Selain jalan, pembangunan jembatan turut dipercepat. Dari 21 paket kegiatan, enam di antaranya sudah mencapai tahap PHO.
“Untuk jembatan memang lebih kompleks, apalagi di daerah rawan banjir seperti Kelumbayan. Namun, kami tetap berusaha mempercepat agar segera bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Pemprov Lampung berharap perbaikan berkelanjutan pada infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan menurunkan biaya transportasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peralihan ke jalan beton juga dinilai mampu memperpanjang usia konstruksi dan menghemat biaya perawatan di masa mendatang.
(Tri Sanjaya)
