Bandar Lampung : Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang telah ditempuh untuk menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai dalam satu tahun masa kepemimpinannya.
Paparan tersebut disampaikan dalam Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan peluncuran buku 1 Tahun Mirza–Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Gubernur Mirza mengungkapkan, pada awal masa jabatan dirinya bersama Wakil Gubernur Jihan, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun melalui percepatan serta pemetaan anggaran yang ketat sejak sebelum pelantikan, Pemprov Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD secara bertahap.
“Singkat cerita, dengan segala upaya, utang Rp600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten kita atur skema-skemanya, efisiensi Rp200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita gunakan menambah anggaran jalan sebesar Rp400 miliar,” ujar Mirza.
Menurutnya, sektor konektivitas menjadi prioritas utama, terutama melalui perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan provinsi. Ia ingin mengubah persepsi publik terhadap kondisi jalan di Lampung.
“Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di provinsi ini. Pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat bangga dengan infrastruktur yang kita bangun,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi fokus pembenahan. Gubernur telah menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.
“KPI-nya salah satunya adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan yang diberikan,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Mirza mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung serta peran insan pers dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah.
“Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tetapi mitra dalam perjalanan pembangunan. Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menegaskan bahwa masyarakat, khususnya para pemilih yang memberikan amanah kepada Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan, berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai satu tahun pertama kepemimpinan ini merupakan fase krusial dalam meletakkan pondasi pembangunan berkelanjutan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan para pemimpinnya. Ini memang baru peletakan pondasi dan belum maksimal, tapi kami melihat sudah ada arah yang jelas, terutama dalam penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan,” ujarnya.
Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya menjadi corong pemerintah. Ia menegaskan independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami membangun sinergi tanpa melemahkan daya kritis. Silakan mengkritik, tapi jangan nyinyir. Semua harus proporsional dan profesional,” tegasnya.
(Tri Sanjaya)
