Bandar Lampung : Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa persoalan sampah harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Isu ini dinilai tidak lagi sekadar menyangkut kebersihan, melainkan berkelindan erat dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, hingga masa depan generasi.
“Sampah bukan lagi hanya soal kebersihan. Ini soal kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, bahkan masa depan generasi kita. Pengelolaan sampah adalah cermin dari kemajuan peradaban,” ujar Gubernur Mirza saat memberikan arahan dalam audiensi dan rapat koordinasi pengelolaan sampah terpadu, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan yang digelar bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) itu dihadiri Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati serta para kepala daerah dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam percepatan penanganan sampah secara terintegrasi.
Gubernur mengungkapkan, dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa, Lampung menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Khusus di Kota Bandar Lampung, volume sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari. Kondisi ini menuntut hadirnya sistem pengelolaan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kebersihan dalam mendukung sektor pariwisata. Data menunjukkan kunjungan wisatawan ke Lampung terus meningkat, dari 19 juta orang pada 2024 menjadi 26 juta pada 2025, dan diproyeksikan mendekati 30 juta pada 2026.
“Kita tidak bisa membiarkan sampah merusak citra pariwisata. Kebersihan adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Lampung Raya yang akan melayani Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Timur. TPA tersebut dirancang mampu menampung lebih dari 1.000 ton sampah per hari dan kini telah memenuhi sebagian besar persyaratan teknis dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, metode pengelolaan sampah juga diarahkan bertransformasi dari sistem open dumping menuju controlled landfill secara bertahap guna menekan dampak pencemaran lingkungan.
Sementara itu, Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati menilai pengelolaan sampah di Lampung masih memerlukan pembenahan serius. Dari 15 kabupaten/kota, masih terdapat daerah yang menggunakan sistem open dumping dan belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan.
“Masih ada daerah yang TPA-nya open dumping. Kami mendorong agar segera beralih ke controlled landfill sebagai langkah awal,” ujarnya.
KLH juga mencatat, dari 377 fasilitas pengelolaan sampah di Lampung, hanya sekitar 68 persen yang aktif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya volume sampah yang dapat dikelola dibandingkan produksi harian.
Untuk itu, pemerintah pusat mendorong reaktivasi fasilitas yang tidak berfungsi, penguatan sistem pengelolaan dari hulu ke hilir, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Skema pembiayaan juga didorong tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi melibatkan peran sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan KLH. Komitmen ini mencakup penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, serta target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat edukasi kepada masyarakat, sekaligus mewajibkan sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri. Pengawasan terhadap TPA, TPS liar, serta praktik pembakaran sampah terbuka akan diperketat dengan penerapan sanksi tegas.
Gubernur menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan kepemimpinan yang kuat di daerah.
Dengan kebijakan terintegrasi dan komitmen bersama, Lampung diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik, lingkungan yang bersih, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan energi terbarukan.
(Tri Sanjaya)
