Lampung Utara : Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Dr. Suwardi, meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara untuk memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan publik memiliki kualifikasi akademis dan rekam jejak yang kredibel. Ia menegaskan, seleksi pejabat harus dilakukan secara objektif dan profesional melalui mekanisme Uji Kompetensi (Ukom).
“Bupati dan Wakil Bupati tidak perlu segan untuk membuang pejabat yang hanya bakal menjadi sandungan dalam merealisasikan visi dan misi, serta birokrasi pemerintahan,” tegas Suwardi, yang juga dikenal luas sebagai pakar hukum di Lampung Utara, Senin (2/6/2025).
Ia menilai, pelaksanaan Uji Kompetensi yang tengah berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kepala daerah terhadap rakyat. Suwardi menekankan pentingnya pelibatan asas transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi.
“Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi warga masyarakat, adanya sejumlah pejabat yang bermasalah, baik secara moral, narkoba, malas bekerja, dan tidak memiliki terobosan untuk membangun Kabupaten Lampung Utara,” ujarnya tegas.
Dalam pandangannya, reformasi birokrasi melalui Ukom menjadi pintu masuk untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi. Oleh sebab itu, Suwardi mengajak seluruh unsur akademisi, mahasiswa, dan elemen masyarakat untuk turut serta mengawal proses tersebut.
Lebih lanjut, Suwardi berharap agar pelaksanaan Ukom dijalankan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak menyimpang dari harapan masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Yang jelas, hingga saat ini warga masyarakat Lampung Utara masih menunggu karya nyata yang akan dilakukan, baik oleh Bupati maupun Wakil Bupati dan perangkat kerjanya,” pungkasnya.
(Ayi/)*
