Lampung Utara : Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dan tiga Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 memasuki tahapan krusial. Setelah pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural oleh Tim Assesor pada 4–6 November 2025, kini para peserta menunggu hasil penilaian.
“Selesai test uji kompetensi ,enunggu hasil dari ASESOR, Sekitar tanggal 12 NOV pengumuman hasil uji kompetensi” Kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lampung Utara, Hendri Dunant, saat di tanyakan soal Seleksi terbuka.
Berdasarkan jadwal resmi, pengumuman hasil uji kompetensi akan dilakukan pada 12 November 2025. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan penulisan makalah pada 13 November, kemudian mengikuti penilaian makalah dan wawancara pada 14–15 November 2025. Hasil tahap tersebut dijadwalkan diumumkan pada 17 November, dan penetapan hasil akhir seleksi terbuka berlangsung pada 18 November 2025.
Pemilihan Sekda kali ini menjadi sorotan publik karena berlangsung di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Lampung Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, APBD daerah ini hampir selalu diwarnai defisit, termasuk pada rancangan anggaran tahun 2026.
Dalam struktur pemerintahan, Sekda adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Artinya, Sekda memegang kendali penuh terhadap proses pengendalian anggaran, efisiensi belanja, hingga strategi mencari alternatif pendanaan. Karena itu, figur yang menduduki kursi Sekda dinilai harus mampu menjadi navigator keuangan daerah.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi, M.Yosep Alipio, menilai bahwa penyelesaian defisit APBD tidak hanya bergantung pada kemampuan menghitung anggaran. “Defisit anggaran tidak selesai hanya dengan menata angka. Integritas dan jaringan strategis adalah kunci untuk membuka akses pendanaan dan memastikan penggunaan anggaran tetap pada prioritas,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, keputusan Sekda sangat menentukan arah prioritas anggaran. Sekda dengan integritas tinggi dinilai akan lebih tegas dalam menolak intervensi politik yang dapat mempengaruhi prioritas anggaran, mengarahkan belanja hanya pada kegiatan strategis, dan mengamankan proses pengelolaan anggaran dari potensi penyimpangan.
“Tanpa integritas, pengendalian defisit hanya menjadi formalitas dan bisa menimbulkan defisit riil pada akhir tahun,” tegasnya.
Selain integritas, menurut Yoseb, jejaring Sekda dengan pemerintah pusat menjadi faktor penentu. Sekda dinilai perlu mampu melakukan lobi program pendanaan ke kementerian/lembaga, terutama untuk, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun program kementerian yang bisa diintegrasikan ke daerah.
Kerja sama dengan sektor swasta melalui skema public–private partnership juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban APBD.
“Sekda dengan jejaring luas mampu membuka pintu pendanaan tambahan. Sementara Sekda dengan integritas memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan publik,” jelas Ketuam HMI Cabang Kotabumi itu.
Ia menambahkan, dalam penanganan defisit APBD, Sekda berperan langsung dalam, menganalisis penyebab defisit, melakukan efisiensi dan rasionalisasi kegiatan, meningkatkan pendapatan daerah, mengawal pembahasan bersama DPRD, serta mengawasi realisasi anggaran agar tidak terjadi defisit riil.
“Pemilihan Sekda tahun ini bukan hanya soal siapa yang paling kompeten, tetapi siapa yang mampu membawa Lampung Utara keluar dari lingkaran defisit tahunan” kata Yosep
Defisit anggaran bukan masalah teknis, tetapi kepemimpinan. Masyarakat Lampung Utara kini menaruh harapan besar pada proses seleksi terbuka ini. Sekda terpilih akan menjadi salah satu kunci stabilitas fiskal dan arah pembangunan daerah ke depan. (Ipul/Ayi)
