Lampung Utara : Kritik tajam dilontarkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju, Adil, Jagat Aman Sentosa (Majas) terhadap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Lembaga ini menuding pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah itu masih gelap dan minim transparansi.
Ketua LSM Majas, Adhan Nunyai, menyebut publik hingga kini tak pernah tahu secara jelas berapa total dana CSR yang dihimpun dari perusahaan, dan ke mana saja dana itu disalurkan.
“Banyak perusahaan, baik skala nasional maupun regional, yang menikmati hasil ekonomi dari Lampung Utara. Tapi kontribusi mereka melalui CSR nyaris tak terdengar. Tidak ada data yang bisa diakses publik,” ujar Adhan di Balai Wartawan Effendi Yusuf, Rabu, (12/11/ 2025).
Menurut dia, lemahnya keterbukaan informasi ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan, atau paling tidak ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sinergi antara dunia usaha dan masyarakat.
“Kami tidak ingin CSR ini hanya jadi gugur kewajiban atau acara seremonial yang berakhir dengan foto-foto dan spanduk. Publik berhak tahu. Berapa total CSR yang terkumpul setiap tahun, dan program apa yang benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Majas Lampung Utara mendesak Pemkab untuk membuka data pengelolaan CSR secara transparan, baik melalui Dinas terkait maupun Forum CSR. Adhan menilai, selama ini Pemkab justru terkesan menutup-nutupi dan tidak punya basis data yang jelas.
“Forum CSR itu dibentuk untuk memastikan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan daerah, bukan untuk jadi pajangan. Kalau data saja tidak ada, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi?” katanya.
Adhan juga menyikapi banyaknya persoalan sosial di Lampung Utara seperti kemiskinan, stunting, dan ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar yang seharusnya bisa diintervensi dengan dana CSR.
“Kalau dikelola dengan benar, CSR bisa jadi mesin akselerasi pembangunan. Tapi kalau dibiarkan tanpa transparansi, ya akhirnya menguap begitu saja, disalurkan tumpang tindih, bahkan berpotensi tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
Sejumlah pihak di lingkungan Pemkab Lampung Utara hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi.
(Ipul/Ayi)
