Bandar Lampung— Pemerintah Provinsi Lampung kembali merotasi pejabat pimpinan tinggi pratama. Gubernur Lampung memindahkan dua pejabat eselon II untuk mengisi posisi strategis, yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek.
Rotasi itu ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa, (6/10/2026).
Pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Dua pejabat yang bergeser adalah Gadriyanto Abung, S.STP., M.H. dan dr. H. Lukman Pura, Sp.PD, K-GH, MHSM, FINASIM.
Gadriyanto sebelumnya menjabat Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial pada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kini ia dipercaya memimpin Satpol PP Provinsi Lampung.
Adapun Lukman Pura sebelumnya merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Ia kini menempati posisi Direktur RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3466/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Penempatan dua pejabat itu membawa pesan berbeda. Gadriyanto mendapat mandat memperkuat penegakan peraturan daerah, sedangkan Lukman Pura menghadapi pekerjaan besar membenahi kualitas pelayanan rumah sakit rujukan utama di Lampung.
Gubernur meminta Lukman segera memastikan pelayanan RSUD Abdul Moeloek berjalan lebih cepat, mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan pasien.
Menurut Gubernur, rumah sakit tersebut merupakan salah satu tumpuan masyarakat Lampung dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, persoalan antrean, ketersediaan kamar, obat-obatan hingga sarana dan prasarana harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
“RSUD Abdul Moeloek adalah benteng terakhir harapan kesehatan masyarakat Provinsi Lampung. Saya minta seluruh tenaga medis dan nonmedis memberikan pelayanan yang ramah dan solutif.”
Sementara kepada Gadriyanto, Gubernur menekankan agar Satpol PP memperkuat penegakan perda tanpa mengabaikan pendekatan persuasif.
Penertiban, menurut dia, harus dilakukan secara tegas tetapi tetap humanis, sesuai prosedur dan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Rotasi tersebut juga menjadi momentum bagi Gubernur untuk mengingatkan jajaran birokrasi bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang permanen.
Ia meminta pejabat yang menerima amanah baru tidak sekadar menjalankan rutinitas administrasi, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jabatan adalah amanah. Karena itu, saya berharap saudara-saudara mampu memberikan warna baru, menghadirkan terobosan dan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur menyebut para pejabat yang dilantik telah melewati proses uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Karena itu, penempatan pada jabatan baru diharapkan segera diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja pemerintahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pergantian dan perpindahan pejabat merupakan bagian dari dinamika birokrasi.
Menurut Marindo, jabatan merupakan amanah yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi dan evaluasi pemerintah.
“Kami sudah sangat memahami bahwa jabatan hanyalah titipan atau amanah. Oleh karena itu, perpindahan jabatan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi,” kata Marindo kepada awak media seusai pelantikan.
Ia meminta seluruh aparatur sipil negara tetap bekerja profesional meski terjadi perubahan posisi.
Bagi Marindo, ukuran keberhasilan seorang ASN bukan terletak pada jabatan yang didudukinya, melainkan pada kontribusi yang diberikan kepada masyarakat.
“Harapan kita semua ASN bisa berkarya, mengabdi sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, memberikan inovasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
(Tri Sanjaya)
