Lampung Utara: Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis meminta Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Lampung Utara mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Hamartoni saat menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Fokal IMM Lampung Utara periode 2026-2031 di Gedung Pusiban Kotabumi, Kamis (1/10/2026).
Hamartoni mengatakan pemerintah daerah membutuhkan kontribusi pemikiran dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi yang memiliki basis intelektual seperti Fokal IMM. Masukan, kritik, bahkan perbedaan pandangan dinilai penting sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap kebijakan dan pelayanan publik.
“Kami meminta Fokal IMM selalu bersama pemerintah dalam memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan. Kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah, mari kita bersama-sama mendukung program pembangunan sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Hamartoni.
Ia juga mendorong Fokal IMM melahirkan gagasan dan terobosan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat tidak semata-mata ditujukan untuk mendukung program pemerintah, tetapi juga membangun ruang dialog agar kebijakan yang dihasilkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hamartoni sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus Fokal IMM Lampung Utara yang baru dilantik.
Ketua Fokal IMM Lampung Utara Suwardi mengapresiasi Pemkab Lampung Utara yang selama ini menempatkan Fokal IMM sebagai salah satu elemen masyarakat yang dapat menjadi mitra dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, ia menegaskan posisi Fokal IMM bukan sekadar sebagai pendukung pemerintah. Organisasi tersebut akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Fokal selalu mendukung pemerintah dalam kebijakan yang pro-rakyat, tetapi tetap kritis dalam hal kebijakan yang tidak pro-rakyat,” tegas Suwardi.
Ia mengatakan Fokal IMM merupakan rumah besar para mantan aktivis IMM sekaligus ruang dialektika bagi lahirnya gagasan progresif untuk pembangunan. Semangat tersebut, lanjut dia, harus dilandasi nilai amar ma’ruf nahi mungkar dan diarahkan pada kemaslahatan umat.
“Karena Fokal IMM tempat berkumpulnya para intelektual, diharapkan menjadi dapur lahirnya ide dan gagasan yang membangun, berkemajuan, dan mencerahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Intinya harus banyak menebar kebermanfaatan,” ujarnya.
Ketua Fokal IMM Provinsi Lampung Edi Agus Yanto menambahkan, Fokal IMM harus mampu menjadi jembatan kolaborasi antarsektor dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah.
Menurut dia, peran Fokal IMM tidak berhenti pada kritik, tetapi harus diikuti dengan gagasan yang konstruktif dan solusi yang dapat ditawarkan kepada pemerintah.
“Jadikan Fokal IMM rumah tempat munculnya gagasan dan ide-ide kreatif sebagai mitra strategis pemerintah yang berkontribusi dengan penuh rasa pengabdian dan kebermanfaatan bagi umat,” kata Edi.
Sementara itu, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin menilai IMM sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah memiliki tradisi intelektual yang kuat dalam melahirkan pemikiran dan gagasan konstruktif.
Ia mengatakan keberadaan Fokal IMM memiliki posisi penting dalam mengawal pembangunan, termasuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Muhammadiyah konsisten melaksanakan tradisi keilmuannya untuk membangun peradaban umat dan bangsa. Sebagai tempat berkumpulnya para pemikir, sudah barang tentu Fokal IMM punya peranan vital dalam mengawal dan mengkritisi pembangunan,” ujar Fikri.
Ia berharap Fokal IMM mampu terus memberikan kontribusi nyata dan manfaat bagi masyarakat luas.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran buku karya Suwardi berjudul Sang Surya Enggan Redup: Kepemimpinan Transformatif AMM dan Rejuvenasi Martabat Muhammadiyah.
Pelantikan turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, insan pers, serta pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah.
(Ayi/Ipul)
