LAMPUNG UTARA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ahmad Alamsyah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) sekaligus mantan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, dalam perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.
Putusan yang dibacakan Senin (9/11/2026) malam itu sekaligus menggugurkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta Ahmad Alamsyah dihukum delapan tahun penjara.
Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsidair JPU.
Tak hanya membebaskan terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan agar Ahmad Alamsyah segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) setelah putusan diucapkan.
Kuasa hukum Ahmad Alamsyah, Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum., menyebut putusan tersebut merupakan pembebasan murni karena seluruh dakwaan jaksa dinyatakan tidak terbukti.
“Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair. Dengan demikian, diputuskan bebas murni,” kata Slamet Haryadi.
Vonis bebas tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan JPU dalam perkara yang menyeret mantan pejabat Pemkab Lampung Utara itu.
Sebelumnya, JPU menuntut Ahmad Alamsyah dengan pidana penjara selama delapan tahun serta denda Rp500 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, dituntut diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.
Jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp335 juta. Jika tidak dibayarkan, kewajiban tersebut dituntut diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.
Dalam perkara dugaan penyimpangan anggaran dan kegiatan fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 tersebut, nilai kerugian keuangan negara ditaksir mencapai sekitar Rp2,9 miliar.
Namun, seluruh konstruksi dakwaan yang diajukan JPU tidak berujung pada pemidanaan. Majelis hakim justru menyatakan Ahmad Alamsyah tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsidair.
Selain memerintahkan pembebasan dari tahanan, majelis hakim juga menetapkan pemulihan hak Ahmad Alamsyah dalam kemampuan, kedudukan, pangkat, serta martabatnya seperti sediakala.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyangkut status hukum terdakwa, tetapi juga pemulihan hak-haknya setelah menjalani proses persidangan.
Sidang pembacaan putusan berlangsung cukup panjang. Persidangan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan baru berakhir sekitar pukul 22.00 WIB.
Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut diketuai Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., dengan hakim anggota Ayanet Yulius, S.H., M.Kn., dan Heri Hartanto, S.H., M.H. Sementara panitera pengganti adalah Elva Handayani, S.H., M.H.
Putusan bebas ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara 2022. Sebab, terdakwa yang sebelumnya menghadapi tuntutan delapan tahun penjara justru dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
(Ipul/Ayi)
