Lampung Utara : Pelaksanaan pembangunan pemeliharaan dan peningkatan 17 ruas jalan yang menggunakan skema pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah bergulir. 4 perusahaan dalam tahap pengambilan uang muka, sementara sebagian besar yang lain dalam tahap pelaksanaan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara, Biantori, mengatakan pengelolaan pinjaman daerah dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memastikan pemanfaatan fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk pemeliharaan dan peningkatan 17 ruas jalan kabupaten dikelola secara tertib dan akuntabel.
Nilai pembiayaan maksimum mencapai Rp140 miliar. Pelaksanaan teknis 17 ruas jalan tersebut dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Lampung Utara. Saat ini, 17 ruas jalan dimaksud sedang dalam pengerjaan.
Langkah ini merupakan salah satu upaya Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, dalam mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Lampung Utara, khususnya peningkatan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
“Sebagai bendahara umum daerah, BPKAD memastikan pinjaman ini dikelola dengan baik. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya, kami memastikan setiap rupiah dimanfaatkan tepat sasaran dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Biantori.
Menurutnya, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya telah dianggarkan secara bertahap dalam APBD Kabupaten Lampung Utara agar kesinambungan fiskal daerah tetap terjaga.
“Pencairan dana dilakukan setelah persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi, termasuk dokumen pelaksanaan pekerjaan, laporan progres, dan aspek lingkungan” ujarnya.
BPKAD berkoordinasi dengan Dinas SDABMBK selaku penanggung jawab kegiatan agar dokumen administrasi pencairan serta berita acara serah terima (PHO) tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penggunaan pinjaman dicatat dan dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan daerah, sementara jalan yang selesai dibangun dicatat sebagai aset daerah setelah serah terima pekerjaan.
“Kami berharap pembangunan jalan berjalan lancar dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Kami juga mengajak semua pihak ikut mengawal agar pelaksanaan proyek sesuai mutu, jadwal, dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Pembangunan jalan ini diharapkan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung Utara. (Ipul)
