LAMPUNG UTARA : Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis melantik 10 pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) hasil seleksi terbuka, Senin, (12/10/ 2026). Di balik pelantikan itu, Hamartoni menyampaikan pesan tegas, jabatan bukan jaminan untuk bertahan.
Para pejabat yang baru dilantik akan menghadapi evaluasi kinerja. Hamartoni bahkan menyatakan pemerintah daerah tidak akan ragu melakukan rotasi apabila dalam enam bulan kinerja mereka tidak memenuhi ekspektasi.
“Jika dalam enam bulan ke depan kinerja pejabat yang dilantik tidak sesuai ekspektasi, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak ragu untuk kembali melakukan rotasi kepemimpinan,” kata Hamartoni.
Pernyataan itu disampaikan Hamartoni dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Ruang Tapis Pemkab Lampung Utara. Pelantikan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, dan kepala organisasi perangkat daerah.
Hamartoni mengatakan pengisian 10 jabatan tersebut merupakan bagian dari pembenahan birokrasi. Para pejabat dipilih melalui seleksi terbuka dan uji kompetensi.
Karena itu, ia meminta para pejabat tidak berhenti pada seremoni pelantikan. Mereka dituntut segera bekerja, memahami persoalan pada organisasi yang dipimpin, dan menunjukkan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Hamartoni, jabatan yang diberikan bukan posisi permanen. Evaluasi menjadi instrumen untuk mengukur apakah pejabat yang dilantik mampu memenuhi target dan menjalankan tanggung jawabnya.
Ia menyebut kebijakan terbaru Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan ruang bagi kepala daerah melakukan evaluasi kinerja pejabat dalam periode enam bulan. Sebelumnya, evaluasi disebut dilakukan dalam rentang waktu dua tahun.
Selain soal evaluasi, Hamartoni menegaskan penempatan pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Utara tidak dilakukan berdasarkan keputusan sepihak kepala daerah.
Pengisian jabatan eselon II, III, maupun IV, kata dia, dibahas bersama Wakil Bupati Lampung Utara Romli dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan kompetensi serta kebutuhan organisasi.
Hamartoni yang memiliki latar belakang sebagai aparatur sipil negara (ASN) menilai koordinasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan birokrasi.
Ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu segera beradaptasi dengan tugas masing-masing dan mempercepat pelaksanaan program pemerintahan serta pembangunan.
Sepuluh pejabat hasil seleksi terbuka yang dilantik adalah:
1. Maryadi, SP., M.MP — Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
2. Dr. Muhammad Erwinsyah, S.STP., M.Si — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
3. Kasim, SE., MM — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.
4. Dicky Fahlevi Suudi, S.Sos., MM — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Meity Zahara, SE., MM — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
6. Adila Indriani, SE., M.S.Ak — Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
7. Dirgantara, ST., MT — Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang.
8. Muhammad Husnan Tamrin, ST., MT — Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.
9. Biantori, S.Sos., MH — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Hendry Dunant, S.STP — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(Ayi/ Ipul)
