Lampung Utara : Meski pemerintah pusat mencatat peningkatan signifikan masyarakat yang secara sukarela mundur dari daftar penerima bantuan sosial (bansos), Pemerintah Kabupaten Lampung Utara hingga kini belum mengetahui secara pasti jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang lulus atau mengundurkan diri dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial Lampung Utara, Imam Hanafi, mengatakan pihaknya masih menanti laporan lengkap dari para pendamping PKH terkait proses graduasi di daerah tersebut.
“Banyak sih nggak, tapi ada. Belum ada laporan yang lengkap dari pendamping PKH,” ujar Imam saat dikonfirmasi, Senin (1/12/2025).
Ia menegaskan proses graduasi terus berjalan, namun data resmi belum dapat dipublikasi karena masih dalam tahap verifikasi. “Proses graduasi masih berjalan,” tegas Imam.
Graduasi PKH merupakan bagian dari evaluasi berkala Kementerian Sosial untuk memastikan bansos tepat sasaran. Graduasi bisa dilakukan secara mandiri oleh KPM yang merasa sudah mampu, otomatis karena masa kepesertaan, atau berdasarkan asesmen pendamping melalui verifikasi kondisi ekonomi dan aset keluarga.
Pendamping PKH diwajibkan mendatangi rumah warga, mengecek kondisi hunian, dan memastikan kesesuaian data sebelum kemudian dikirimkan ke pemerintah pusat untuk penetapan status graduasi.
Sementara itu secara nasional, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 sekitar 50.000 keluarga telah mengundurkan diri sukarela dari daftar penerima bansos karena merasa tidak lagi berhak.
“Sekarang ini banyak masyarakat yang menolak bansos. Mereka mengatakan sudah cukup dan berharap bantuan dialihkan ke saudara lain yang lebih berhak,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Fenomena tersebut dinilai menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bantuan yang tepat sasaran. Namun, di sejumlah daerah termasuk Lampung Utara, pendataan di tingkat lapangan masih perlu dipercepat agar pemerintah daerah dapat memastikan efektivitas penyaluran bantuan.
(Ipul/Ayi)
