Lampung Utara: Bupati Lampung Utara menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak lebih agresif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026. Langkah itu ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Realisasi dan Optimalisasi PAD yang digelar bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Selasa (4/8/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memastikan target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD sesuai potensi yang dimiliki masing-masing.
“Seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan penerimaan daerah. Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar setiap kendala dapat segera diatasi,” tegasnya.
Bupati juga meminta setiap OPD menyusun strategi yang lebih terukur untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus memetakan berbagai hambatan yang selama ini menghambat capaian PAD.
Selain itu, seluruh perangkat daerah didorong lebih kreatif menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat menjadi penopang peningkatan penerimaan daerah.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), baik dari sektor rumah tangga maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah Lampung Utara.
Bupati menegaskan, pendataan objek pajak harus terus diperbarui agar potensi penerimaan tidak hilang dan seluruh wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
Tak kalah penting, ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar pengelolaan PAD berjalan terpadu dan tidak dilakukan secara parsial.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap optimalisasi PAD mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal sepanjang tahun 2026.
(Ayi/Ipul)
