Ada sebuah kisah tentang keluarga mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menarik untuk direnungkan. Bukan tentang operasi kepolisian, bukan tentang jabatan, pangkat, ataupun keputusan besar yang pernah dibuatnya ketika berada di puncak institusi Polri.

Kisah itu justru sederhana: tentang seorang anak yang pernah mencoba masuk Akademi Kepolisian (Akpol).

Menurut pemberitaan yang pernah beredar, putra kedua Listyo Sigit sempat mengikuti seleksi Akpol hingga tiga kali. Namun, tiga kali pula ia belum berhasil menembus pendidikan calon perwira polisi tersebut.

Pada titik ini, cerita itu menjadi menarik.

Sebab, pada saat yang bersangkutan mencoba masuk Akpol, ayahnya bukan orang biasa. Listyo Sigit pernah menjabat sebagai Kapolri, sebuah posisi yang memiliki kewenangan dan pengaruh besar dalam institusi kepolisian.

Situasi semacam itu tentu mudah melahirkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Bukankah anak seorang pejabat tinggi bisa saja memperoleh berbagai kemudahan?

Namun, pertanyaan itu justru membawa kita pada persoalan yang lebih besar: apa yang dilakukan seseorang ketika ia memiliki kekuasaan, tetapi memilih tidak menggunakannya untuk kepentingan keluarganya?

Menurut pemberitaan yang ada, setelah tidak berhasil masuk Akpol, sang anak kemudian memilih jalan hidup lain dan berkarier di dunia perbankan.

Kakaknya memilih menjadi dokter. Adiknya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tidak semua anak dalam keluarga tersebut kemudian mengikuti jejak ayahnya di kepolisian.

Di sinilah kisah sederhana itu memiliki makna yang lebih luas.

Kekuasaan selama ini sering dipahami dari apa yang dapat dilakukan seseorang: berapa banyak kewenangan yang dimiliki, seberapa luas pengaruhnya, atau berapa banyak pintu yang dapat dibukanya.

Padahal, ada sisi lain dari kekuasaan yang jauh lebih sulit terlihat.

Yakni kemampuan untuk menahan diri agar tidak menggunakan kekuasaan tersebut.

Menjadi orang tua dan menjadi pejabat adalah dua peran yang berbeda.

Sebagai orang tua, naluri pertama tentu ingin melindungi anak. Ketika anak gagal, kita ingin membantunya bangkit. Ketika anak kesulitan, kita ingin mencarikan jalan keluar.

Itu manusiawi.

Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika orang tua memiliki kekuasaan yang memungkinkan kesulitan anak diubah menjadi kemudahan secara instan.

Di situlah integritas diuji.

Apakah kekuasaan akan digunakan untuk membuka jalan?

Atau anak dibiarkan belajar bahwa keberhasilan memiliki proses, dan kegagalan merupakan bagian dari perjalanan?

Kegagalan tiga kali dalam sebuah seleksi tentu bukan perkara ringan bagi seorang anak. Ada rasa kecewa, ada harapan yang harus ditata ulang, dan ada pilihan baru yang harus dipikirkan.

Tetapi kegagalan tidak selalu berarti akhir.

Terkadang, kegagalan justru menjadi pintu menuju kehidupan yang sebelumnya tidak pernah direncanakan.

Anak yang tidak menjadi polisi dapat menemukan jalan hidupnya sebagai bankir. Anak seorang jenderal dapat memilih menjadi dokter. Anak pejabat dapat memilih profesi yang sama sekali berbeda dari orang tuanya.

Dan semuanya tetap dapat menjadi jalan kehidupan yang bermakna.

Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang anak tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa tinggi ia mengikuti jejak orang tuanya.

Yang jauh lebih penting adalah apakah ia mampu menemukan jalannya sendiri.

Kisah serupa juga dapat ditemukan pada keluarga sejumlah tokoh nasional lainnya. Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, misalnya, memiliki anak-anak yang memilih bidang profesi berbeda, termasuk kedokteran dan akuntansi. Mantan Kapolri Badrodin Haiti juga memiliki anak yang menempuh bidang farmasi.

Kisah-kisah tersebut tentu tidak bisa disamakan begitu saja. Setiap keluarga memiliki keadaan, pilihan, dan perjalanan masing-masing.

Namun, ada satu pelajaran yang dapat ditarik: anak pejabat tidak harus menjadi salinan orang tuanya.

Seorang polisi tidak harus melahirkan polisi.

Seorang jenderal tidak harus melahirkan tentara.

Seorang pejabat tidak harus melahirkan pejabat.

Anak memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri, sepanjang pilihan itu ditempuh melalui proses yang wajar dan bertanggung jawab.

Karena jabatan orang tua seharusnya bukan tiket otomatis menuju keberhasilan anak.

Justru, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak berubah menjadi fasilitas pribadi bagi keluarga.

Di sinilah kita dapat melihat makna lain dari kesederhanaan.

Kesederhanaan bukan hanya soal pakaian, gaya hidup, atau bagaimana seseorang tampil di hadapan publik.

Kesederhanaan juga bisa berarti kesediaan untuk membiarkan anak merasakan proses.

Membiarkan anak gagal.

Membiarkan anak mencoba lagi.

Dan, ketika akhirnya gagal, membiarkan anak menemukan jalan lain.

Sebab terkadang, bentuk kasih sayang orang tua bukan membuka semua pintu.

Melainkan berdiri di belakang anak dan berkata:

“Cobalah buka pintu itu sendiri. Kalau belum berhasil, kita cari pintu yang lain.”

Tentu kita tidak sedang mengatakan bahwa seseorang adalah manusia sempurna. Tidak pula berarti setiap anak pejabat harus sengaja menjauh dari profesi orang tuanya.

Jika anak seorang polisi ingin menjadi polisi, tidak ada yang salah.

Jika anak seorang jenderal ingin menjadi tentara, juga tidak ada yang salah.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana proses tersebut dijalani.

Apakah kesempatan diperoleh karena kemampuan dan memenuhi persyaratan?

Atau karena nama besar orang tua?

Pertanyaan itulah yang semestinya selalu dijaga dalam setiap sistem yang menyangkut kepentingan publik.

Sebab masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berjuang.

Pada akhirnya, ukuran kekuasaan bukan hanya tentang seberapa banyak pintu yang mampu dibuka seseorang.

Mungkin ukuran kekuasaan yang lebih bermakna justru terlihat dari berapa banyak pintu yang sengaja tidak ia buka untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya.

Saya sendiri belum tentu mampu melakukan hal yang sama.

Jika suatu hari anak saya gagal berkali-kali, sementara saya memiliki kekuasaan untuk membuat jalannya lebih mudah, mungkin godaan untuk membantu akan sangat besar.

Dan justru di situlah letak beratnya menjadi orang tua sekaligus pemegang kekuasaan.

Menjadi pejabat tinggi adalah sebuah posisi.

Menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab.

Tetapi mampu memisahkan keduanya membutuhkan keteguhan hati.

Sebab pada akhirnya, anak tidak selalu membutuhkan jalan yang mudah.

Kadang-kadang mereka membutuhkan kesempatan untuk merasakan sulitnya perjalanan, agar ketika sampai di tujuan, mereka tahu bahwa keberhasilan itu benar-benar milik mereka.

Punya kekuasaan adalah sebuah kemampuan.

Memilih untuk tidak selalu menggunakannya demi kepentingan keluarga adalah sebuah sikap.

Dan mungkin, di sanalah kesederhanaan yang sesungguhnya menemukan maknanya.

(*)