Lampung Utara : Penggunaan anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara sepanjang tahun berjalan menjadi sorotan. Sejumlah pos belanja dinilai tidak mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.
Salah satu yang disorot adalah belanja honorarium pengelola keuangan yang mencapai lebih dari Rp159 juta. Besarnya anggaran ini dinilai tidak proporsional dengan hasil kerja yang bisa diukur langsung oleh masyarakat.
“Meskipun honor itu diperbolehkan, tapi kalau nilainya sebesar itu, publik berhak mempertanyakan urgensinya,” ujar salah satu pemerhati anggaran daerah.
Tak hanya itu, honor untuk narasumber, moderator, dan pembawa acara dalam kegiatan bersifat administratif dan seremonial juga mencapai ratusan juta rupiah. Padahal, kegiatan semacam ini dinilai kerap tidak memberi dampak langsung terhadap peningkatan kinerja dinas maupun kesejahteraan peternak dan pekebun di lapangan.
Anggaran perjalanan dinas yang tercatat sebesar Rp59 juta lebih juga tak luput dari perhatian. Pengamat menilai perlunya transparansi lebih ketat, baik dari segi tujuan, hasil, hingga siapa saja yang melakukan perjalanan.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Utara, M Rizki, mengklaim bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan. Saat diwawancarai awak media pada Jumat (23/05/2025), Rizki menjelaskan bahwa honorarium diperuntukkan bagi bendahara, PPK, dan PPTK.
“Untuk narasumber dan lainnya, awalnya memang besar, tapi setelah efisiensi tinggal sekitar Rp30 juta untuk Bimtek di beberapa kecamatan. Perjalanan dinas pun sesuai kebutuhan, saya bahkan bisa dua kali ke Jakarta dalam satu tahun,” jelasnya. (Ayi/Alam)
