BOGOR : Pemerintah Kabupaten Mesuji terus menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, S.IP., M.IP., dalam Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE) Batch 11 Tahun 2026.
Kegiatan bergengsi ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP di Ciawi, Bogor.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 27–29 April 2026, ajang ini juga menjadi ruang strategis bagi 26 peserta terpilih yang berasal dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Dalam proses pelaksanaan, agenda pelatihan tersebut dirancang secara intensif dan komprehensif. Yakni Pada dua hari pertama, para peserta menjalani pendalaman materi tatap muka serta uji kompetensi tertulis. Dilanjutkan puncaknya, pada Rabu (29/04), para peserta harus melewati uji kompetensi tanya jawab (wawancara) di hadapan para asesor untuk membuktikan penguasaan manajerial mereka terhadap risiko pemerintahan.
Materi yang disuguhkan tidak sekadar teori, melainkan mencakup aspek strategis mulai dari:
Identifikasi Risiko: Memetakan potensi hambatan sejak dini.
Analisis dan Evaluasi: Mengukur dampak risiko terhadap capaian kinerja, dan tentang Integrasi Perencanaan: Yakni , Menyelaraskan manajemen risiko ke dalam proses penganggaran daerah.
Melalui keterangannya setelah mengikuti kegiatan, Plt Inspektur Mesuji, Najmul Fikri menegaskan bahwa manajemen risiko bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar dalam birokrasi modern.
“Manajemen risiko adalah garda terdepan dalam memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui sertifikasi CGRE ini, kami ingin memastikan bahwa pengendalian intern di Kabupaten Mesuji bukan hanya formalitas, melainkan sebuah sistem yang mampu memitigasi penyimpangan sejak dari tahap perencanaan,” ujar Kiki sapa akrabnya.
Kiki juga menambahkan bahwa ilmu yang didapat selama proses pelaksanaan akan segera ditransformasikan ke lingkungan Pemerintah kabupaten Mesuji.
“Dalam hal ini keinginan kita jelas, yakni agar terwujudnya tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil. Dengan kompetensi yang terstandarisasi secara nasional, kita optimis kebijakan pembangunan di Mesuji kedepannya akan lebih terukur, efektif, dan efisien,”imbuhnya.
Sebagai dasar tujuan, kehadiran Inspektur dalam sertifikasi ini tentunya menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji, dimana di tengah dinamika regulasi dan tuntutan publik yang semakin tinggi, kemampuan aparatur dalam mengelola risiko menjadi kunci untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum dan administratif.
“Dengan semangat belajar yang terus tumbuh, lanjut inspektur, diharapkan implementasi manajemen risiko di Mesuji dapat berjalan optimal sesuai norma dan standar nasional. Serta langkah ini diharapkan mampu membawa dampak positif pada peningkatan opini keuangan dan efektivitas pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mesuji, ” jelasnya. (Kotan)
