Lampung Selatan : Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran dan tuntutan peningkatan pelayanan publik, anggaran fantastis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan justru menuai sorotan tajam. Sebesar Rp78 juta dari APBD 2026 dialokasikan untuk belanja jasa pencucian pakaian pimpinan DPRD selama satu tahun.
Kebijakan ini langsung memantik tanda tanya publik. Pasalnya, anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi daerah yang masih dihadapkan pada berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga sektor pendidikan.
Berdasarkan data rincian paket penyediaan, pos anggaran itu tidak hanya mencakup pencucian pakaian pimpinan dewan, tetapi juga kebutuhan pencucian untuk kegiatan kesenian, kebudayaan, hingga peralatan rumah tangga di lingkungan sekretariat. Proses penetapan penyedia jasa dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026, dengan masa pelaksanaan sepanjang tahun.
Besarnya nilai anggaran untuk urusan laundry pejabat itu sontak memunculkan kritik. Sejumlah warga menilai penggunaan uang rakyat seharusnya lebih diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kalau memang sedang efisiensi, kenapa justru muncul anggaran seperti ini? Masih banyak jalan rusak, fasilitas umum yang perlu diperbaiki,” ujar salah satu warga Lampung Selatan yang enggan disebutkan namanya, Jumat (15/5/2026).
Sorotan makin tajam lantaran hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai dasar perhitungan maupun urgensi anggaran tersebut.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Lampung Selatan, A. Herry, belum memberikan penjelasan substantif. Ia justru mengarahkan agar pertanyaan disampaikan ke bagian lain.
“Tanyakan ke Bagian Umum saja pak,” tulisnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (13/5/2026).
Minimnya penjelasan dari pihak Sekretariat DPRD membuat spekulasi dan pertanyaan publik terus berkembang. Banyak pihak mempertanyakan apakah pengalokasian dana puluhan juta rupiah untuk jasa pencucian pakaian pimpinan dewan merupakan kebutuhan prioritas, atau justru cerminan lemahnya sensitivitas anggaran di tengah tuntutan penghematan belanja daerah.
(Eri)
